Proses Rekrutmen CASN Mulai April, BKN: Jangan Percaya Oknum Bantu Meloloskan Jadi CPNS, Laporkan

TRIBUNBANTEN.COM  - Jangan percaya kalau ada oknum yang bisa membantu meloloskan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Demikian diingatkan Plt Kabiro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Partono.

Menurut dia, sekarang harus melalui tahapan.

Baca juga: Gaji Pokok Lulusan SMA/SMK Jadi CPNS-PPPK, Mulai Rp 2 Jutaan, Tergantung Golongan dan Masa Kerja

Baca juga: CPNS 2021 Dibuka Bulan Ini, Berikut Bocoran Soal-soal SKD Terbaru untuk Dipelajari Lebih Dulu

"Mulai dari pengumuman formasi, pendaftaran, seleksi administrasi, SKD, SKB, dan pengumuman akhir," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (20/3/2021).

April ini proses perekrutan calon aparatur sipil negara (CASN) dimulai.

Penerimaan terdiri atas CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sekolah kedinasan.

Dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut, seringkali muncul oknum yang mengiming-imingi calon peserta agar lolos menjadi pegawai pemerintahan.

Paryono memastikan bahwa peserta CPNS dan PPPK yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tidak dapat diubah oleh oknum siapa pun.

"Jadi kalau mau lolos, persiapkan diri dari sekarang. Mulai dari dokumen-dokumen administrasi sampai dengan belajar untuk persiapan SKD dan SKB," ucapnya.

Baca juga: Buruan! Guru Honorer yang Didaftarkan Pemda Jadi PPPK Baru 580.000, Padahal Targetnya 1 Juta Orang

Apabila terdapat oknum yang masih menawarkan kelolosan CPNS dan PPPK, ia meminta agar para peserta segera melaporkan ke BKN.

"Bisa melapor ke Deputi Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian) BKN atau ke Humas BKN," kata Paryono.

Pemerintah membuka sekitar 1,3 juta formasi untuk PNS dan PPPK.

Jumlah kebutuhan untuk guru PPPK sebanyak 1 juta formasi, untuk pemerintah pusat sebesar 83.000 formasi, dan pemerintah daerah sebesar 189.000 formasi.

Rekrutmen CASN ini akan diawali bagi sekolah kedinasan di bawah delapan instansi kementerian dan lembaga.

Kedelapan instansi tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Maret 2021, Berikut Formasi yang Tersedia Tahun Ini