Breaking News:

29 Tipe Kendaraan Dapat Relaksasi PPnBM, Berikut Aturan Pemberian Diskon Mobil 1.500 cc-2.500 cc

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan relaksasi PPnBM untuk 29 tipe kendaraan

Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi mobil 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM) untuk 29 tipe kendaraan.

Semula, relaksasi hanya diberikan kepada 21 mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc, dengan perluasan insentif PPnBM ini Pemerintah menambah 8 jenis mobil.

Adapun varian kendaraan tersebut diproduksi enam perusahaan industri otomotif di tanah air, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia dan PT SGMW Motor Indonesia.

Tipe-tipe kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 839 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah ditanggung oleh pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

"Kepmenperin tersebut bertujuan untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM yang ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 tahun 2021," jelas Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Update Daftar Harga Terbaru April 2021 Mobil Bekas di Bawah Rp 100 Juta, Ada Audi Hingga Terios

Baca juga: Daftar 10 Mobil Toyota yang Recall: Rush, Fortuner, hingga Alphard, Pemilik Diminta Cek Fuel Pump

Menurut Menperin, tipe kendaraan bermotor roda empat (KBM-R4) yang bisa mendapatkan insentif PPnBM di tanggung Pemerintah harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal.

Dalam Kepmenperin itu disebutkan terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal.

"Perusahaan industri yang memproduksi kendaraan bermotor dan produknya mendapatkan relaksasi PPnBM wajib menyampaikan kepada Kemenperin rencana pembelian (local purchase), serta menyampaikan surat pernyataan pemanfaatan hasil local purchase dalam kegiatan produksi," imbuhnya.

Selain itu, perusahaan industri juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah dan kinerja penjualan triwulan.

"Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika juga, akan melakukan pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana local purchase," terang Menperin.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved