Breaking News:

Polemik Vaksin Nusantara: Publik Figur hingga Presiden Komentar, Jangan Jadi Komoditas Politik

Vaksin Nusantara menjadi kontroversi. BPOM belum mengeluarkan PPUK, namun sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan

SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
Ilustrasi vaksinasi 

TRIBUNBANTEN.COM - Vaksin Nusantara menjadi kontroversi.

Hal ini karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).

Namun, sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan dalam pengembangan vaksin tersebut.

Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadan Memprioritaskan Para Lansia

Baca juga: Menkes Minta Kepala Daerah Jalankan Vaksinasi selama Ramadan, Lansia Jadi Prioritas

Ketua Umum DPP LDII, Kyai Haji Chriswanto Santoso mengatakan vaksin buatan dalam negeri itu ranah saintifik yang bisa diperdebatkan di lingkungan akademisi kedokteran dan kesehatan

"Jangan menjadi komoditas ekonomi dan politik, sebab rakyat yang bisa jadi korban,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (20/4/2021).

Menurut dia, pengadaan vaksin merupakan kebijakan publik menyangkut jiwa manusia dalam hal ini rakyat Indonesia,

Untuk itu, kata dia, kebijakan mengenai vaksin jangan sampai mengorbankan jiwa manusia.

"Dan harus mencerminkan keadilan dan keberadaban,” ujarnya.

Chriswanto meminta ketulusan hati semua pihak dalam penyediaan vaksin.

Para intelektual yang berdiri pada pro dan kontra mengenai vaksin, harus membantu pemerintah agar permasalahan vaksin bisa terselesaikan.

Halaman
123
Editor: Glery Lazuardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved