Polemik Vaksin Nusantara: Publik Figur hingga Presiden Komentar, Jangan Jadi Komoditas Politik
Vaksin Nusantara menjadi kontroversi. BPOM belum mengeluarkan PPUK, namun sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Vaksin Nusantara menjadi kontroversi.
Hal ini karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).
Namun, sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan dalam pengembangan vaksin tersebut.
Baca juga: Program Vaksinasi Covid-19 Selama Ramadan Memprioritaskan Para Lansia
Baca juga: Menkes Minta Kepala Daerah Jalankan Vaksinasi selama Ramadan, Lansia Jadi Prioritas
Ketua Umum DPP LDII, Kyai Haji Chriswanto Santoso mengatakan vaksin buatan dalam negeri itu ranah saintifik yang bisa diperdebatkan di lingkungan akademisi kedokteran dan kesehatan
"Jangan menjadi komoditas ekonomi dan politik, sebab rakyat yang bisa jadi korban,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (20/4/2021).
Menurut dia, pengadaan vaksin merupakan kebijakan publik menyangkut jiwa manusia dalam hal ini rakyat Indonesia,
Untuk itu, kata dia, kebijakan mengenai vaksin jangan sampai mengorbankan jiwa manusia.
"Dan harus mencerminkan keadilan dan keberadaban,” ujarnya.
Chriswanto meminta ketulusan hati semua pihak dalam penyediaan vaksin.
Para intelektual yang berdiri pada pro dan kontra mengenai vaksin, harus membantu pemerintah agar permasalahan vaksin bisa terselesaikan.
Termasuk penyediaan vaksin produksi dalam negeri, agar ketergantungan terhadap luar negeri berkurang.
Dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam politik vaksin di dalam negeri menengok kembali konstitusi UUD 1945.
“Di dalam Pembukaan UUD 1945, negara Indonesia didirikan untuk memenuhi hak-hak konstitusi warga dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” ujarnya.
Bahkan, Pancasila sebagai ideologi negara, menekankan kebijakan publik harus menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Baca juga: Tokoh-tokoh Pendukung Vaksin Nusantara: Anang-Ashanty hingga Mantan Menkes Siti Fadilah
Baca juga: 47 Dosis Vaksin Sinovac dari Cina Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu Siang, Pengiriman ke-8
Sementara itu, anggota DPR Komisi VI yang juga warga LDII, Singgih Januratmoko menekankan pentingnya nasionalisme dalam politik vaksin, yang kini jadi bagian dari efek negatif globalisasi.
