Ribka Tjiptaning Kritik Gubernur Banten: Rakyat Tak Boleh Disalahkan Atas Kerumunan di Tempat Wisata

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Ribka Tjibtaning mengkritisi kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim yang menutup tempat wisata di Banten dengan alasan terjadi kerumunan dan potensi klaster baru.

Menurutnya, kebijakan itu menunjukkan Wahidin cenderung kebingungan karena sebelumnya mengizinkan tempat wisata dibuka pada musim libur Lebaran 2021 bersamaan masih terjadi pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, kepala daerah tidak bisa melarang tujuan bepergian warganya. Apalagi, warga tidak punya piihan setelah adanya larangan mudik.

Baca juga: Pantai Carita Dipadati Pengunjung, Mayoritas Tak Pakai Masker dan Datang dari Luar Banten

Baca juga: Pengunjung Pemandian Cikoromoy Membludak, Kendaraan Macet 2 Jam di Depan Pintu Masuk

"Kendati terjadi kerumunan di berbagai tempat, tetapi rakyat itu tidak boleh disalahkan, justru pemerintah pusat dan daerah harus siap untuk mengantisipasi kebijakan yang telah ia buat," katanya saat ditemui di Pendopo Bupati Pandeglang, Senin (17/5/2021).

Ribka Tjiptaning bersama beberapa anggota Komisi VII DPR RI (bidang energi, riset dan teknologi) lainnya datang menemui Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk silaturahmi.

Diketahui, suami dari Bupati Irna Narulita, , Achmad Dimyati Natakusumah, dan anaknya, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, sama-sama anggota DPR RI dari komisi berbeda.

Sementara, Ribka Tjiptaning merupakan salah seorang politikus senior PDI Perjuangan yang menjabat anggota DPR RI sejak periode 2005 sampai periode saat ini.

Baca juga: Bupati Pandeglang Salahkan Pemerintah dan Gubernur Atas Kerumunan di Tempat Wisata

Baca juga: Pengunjung Pantai Anyer dan Carita Membludak, Puluhan Mobil dan Bus Diputar Balik di Ciwandan

Selama kariernya di DPR RI, Ribka Tjiptaning yang berlatar belakang dokter itu ditugaskan di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.

Namun, pada Januari 2021, pimpinan PDI Perjuangan merotasi dokter tersebut ke Komisi VII (bidang energi, riset dan teknologi) setelah dia tidak mempercayai dan menolak vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.