Breaking News:

Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Menteri Tjahjo: Bakal Disanksi Jika Terbukti Bersalah

Pihak Kementerian PANRB menerima laporan 134 ASN yang nekat mudik saat cuti bersama dan libur Idul Fitri

Editor: Glery Lazuardi
Tangkapan layar Tribunnwes.com/Vincentius Jyestha
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (18/1/2021). Rapat membahas revisi UU ASN. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima laporan 134 aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik saat cuti bersama dan libur Idul Fitri.

Sejumlah ASN itu dilaporkan oleh masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau yang dikenal dengan sebutan SP4N-LAPOR!.

“Mohon yang masuk dalam sistem LAPOR! segara diselidiki dan ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, dalam apel pagi dan halalbihalal secara virtual di Kantor Kementerian PANRB, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Kabar Gembira, Honor Pengganti THR Pegawai Non ASN di Banten Akan Cair Pekan Ini

Baca juga: Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Tangsel Lakukan Sidak, Bakal Selidiki ASN Mudik

Selama pelarangan mudik, Kementerian PANRB telah menerima 160 laporan masyarakat.

Dari jumlah laporan itu, ada 134 pengaduan masyarakat terkait ASN yang mudik.

Sedangkan sisanya, laporan masyarakat terkait permohonan informasi dan aspirasi.

Pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat melalui Platform Pengaduan Nasional SP4N-LAPOR! selama pelarangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021.

Penjatuhan sanksi tersebut adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Secara tegas, Menteri PANRB melarang ASN melakukan mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK atau penugasan yang paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat pejabat eselon II.

Menteri Tjahjo menegaskan, 134 laporan ASN yang mudik agar segera dilakukan klarifikasi oleh instansi yang bersangkutan.

Baca juga: Ratu Tatu Chasanah Dorong ASN di Lingkungan Pemkab Serang Bayar Zakat di Baznas

Baca juga: Novel Baswedan dan 70-an Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan ASN, Terancam Dipecat?

Apabila memang benar ASN yang bersangkutan mudik selama waktu pelarangan mudik, ia meminta agar PPK tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman displin.

Pemberian hukuman disiplin dilakukan berdasarkan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Pemberian hukuman disiplin tergantung dari jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS.

“Pelaporan di LAPOR! ini mohon diselesaikan dengan baik,” tegas Tjahjo.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Tjahjo: 134 ASN Nekat Mudik akan Diselidiki dan Diberi Sanksi

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved