Breaking News:

Gubernur Banten Bantah Tudingan Keterlibatan Dirinya dalam Kasus Dana Hibah Ponpes

Menurutnya, dalam kaitannya sebagai Gubernur Banten, apa yang dilakukan oleh dirinya sudah terkonfirmasi ke dalam sistem.

Penulis: Marteen Ronaldo Pakpahan
Editor: Yudhi Maulana A
dokumentasi Pemprov Banten
Gubernur Banten Wahidin Halim 

Laporan wartawan Tribunbanten.com, Marteen Ronaldo Pakpahan

TRIBUNBANTEN.COM, BANTEN - Gubernur Banten, Wahidin Halim membantah tuduhan kuasa hukum Mantan Kepala Biro Kesejahtraan Rakyat (Kesra) Pemprov Banten Irvan Santoso yakni Alloy Ferdinan yang menyebut bahwa kleinnya merupakan korban atas proyek hibah ponpes tahun 2018.

Orang nomor satu di Banten tersebut membantah tudingan miring kepada dirinya yang menyebutkan bahwa ialah yang menyuruh mantan anak buahnya yang berada di Kesra untuk pencairan hibah tersebut.

Menurutnya, dalam kaitannya sebagai Gubernur Banten, apa yang dilakukan oleh dirinya sudah terkonfirmasi ke dalam sistem.

Ia mengatakan usulan tersebut sudah masuk ke dalam rekomendasi untuk dianggarkan pada saat itu.

"Kalau dibilang perintah memang ada Pergub-nya, di situ adanya. Terus dalam hal masukan dalam TAPD di masukkan ke dalam KUA-PPAS, dibahas bersama dewan lalu muncul lah, dan setelah itu melalui TAPD bersama dewan muncul Raperda, kemudian menjadi perda untuk tahun 2020, itu proses panjang," katanya saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur Banten, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Kuasa Hukum: Eks Kepala Biro Kesra Pemprov Banten Korban Kasus Korupsi Dana Hibah Pesantren

Wahidin menerangkan bahwa segala sesuatu yang telah dianggarkan sudah melalui mekanisme yang telah disepakati bersama.

Menurutnya, NPHD ditandatangani oleh masing-masing dinas dan pejabat terkait berdasarkan pendelegasian dari dirinya.

"Kebijakan itu diserahkan semuanya ke dinas. Seperti hibah KONI yang tandatangani itu Dispora. Kalau memang hibah itu salah, atau konsepnya tidak sesuai, pasti kena potong atau evaluasi dari Kemendagri," terangnya.

Mantan Wali Kota Tangerang itu juga mengatakan proyek yang ada di Pemprov Banten sudah masuk dalam kalender pembangunan yang akan disusun untuk dilaksanakan prosesnya.

Ia juga menjelaskan dalan proses pelaksanaan proyek tersebut juga akan dilengkapi dengan verifikasi dan akan disalurkan melalui rekening.

Baca juga: Bekas Kabiro Kesra dan Katim Evaluasi Dana Hibah Ponpes Ditahan, Ini Kata Jubir Gubernur Banten

"Bantuan hibah itu banyak, sesuai kemampuan keuangan daerah. Hibah berdasarkan UU, peraturan pemerintah, hibah juga terkait diskresi," ujarnya.

Oleh karena itu setiap kebijakan yang dijalankan oleh dirinya berdasarkan payung hukum yang jelas dan tidak asal sembarangan dijalankan, karena yang mengetahui hal tersebut adalah dinas yang berkaitan.

"Kalau setiap kegiatan jangan dikorupsi, itu perintah gubernur. Belajar dari kejadian itu, berarti harus ada yang diperbaiki. Harus dilakukan verifikasi faktual dan administratif," terangnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved