Breaking News:

Draft RUU KUHP: Pidana Penjara untuk Penghina Presiden di Media Sosial

Pelaku penghinaan presiden di media sosial akan dihukum pidana penjara selama 4,5 tahun.

snopes.com
Ilustrasi ditahan atau dipenjara 

TRIBUNBANTEN.COM - Pelaku penghinaan presiden di media sosial akan dihukum pidana penjara selama 4,5 tahun.

Aturan itu dicantumkan di Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca juga: Dalam RUU KUHP, Pelaku Hubungan atau Perkawinan Sedarah Diancam Penjara 12 Tahun

Baca juga: Akun Youtube Malaysia Unggah Parodi Lagu Indonesia Raya, Berikut Ancaman Hukuman Bagi Penghina

Ada ancaman bagi yang menghina martabat presiden dan wakil presiden dengan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara.

Ancaman lebih berat 4,5 tahun penjara jika penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden melalui media sosial.

Ancaman hukuman ini tertuang di Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (1) - "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun 6 bulan,"

Ayat (2) - "Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri,"

Ancaman hukuman bagi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Draf RUU KUHP Pasal 219.

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan,"

Pasal 220 ayat (1) mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini dapat diproses jika adanya aduan ke aparat penegak hukum.

Halaman
123
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved