Breaking News:

PPKM Darurat

Wow! Denda Pelanggar Selama PPKM Darurat di Jawa Barat Capai Rp 773 Juta

Pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai dari 3-20 Juli 2021.

Editor: Glery Lazuardi
TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai dari 3-20 Juli 2021.

Selama penerapan PPKM Darurat itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima uang Rp 773 juta dari denda yang terkumpul dari sanksi pelaku usaha pelanggar aturan PPKM Darurat.

Denda itu terkumpul dari 564 pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM Darurat.

"Rp773 juta untuk dunia usaha yang melanggar. Kami tidak bahagia mendapatkan pendapatan dari denda, tapi karena melanggar apa boleh buat. Jadi, harus ditegaskan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7).

Baca juga: Bila PPKM Darurat Berakhir, RANS Cilegon FC Berpeluang Gelar Uji Coba Lawan Persikota Tangerang

Baca juga: Ada 4.305 WNA Masuk ke Indonesia Selama PPKM Darurat, Hanya 27 Orang yang Ditolak

Secara keseluruhan, dia menjelaskan, ada 7.700 pelanggaran di wilayahnya selama PPKM darurat.

Ribuan pelanggaran itu terdiri dari 6 ribuan pelanggaran perseorangan dan 1.623 pelaku usaha.

"Kalau perorangan yang mendominasi tidak pembawa surat negatif dan makan di tempat. Kalau pelaku usaha termasuk yang saya sidak ada yang melanggar jam operasional, tidak menyediakan prokes, dan staf seratus persen dalam aktivitasnya," tuturnya.

Dia mengingatkan kepada warga Jabar ada sanksi hukuman terhadap pelanggar aturan selama PPKM Darurat.

Nantinya, mereka yang melanggar aturan akan disidang. Namun, untuk menghindari kerumunan di persidangan bagi pelanggar, pihaknya memfasilitasi sidang tindak pidana ringan secara daring.

Dia menjelaskan sidang tindak pidana ringan secara daring itu merupakan inovasi.

Baca juga: Sepekan PPKM Darurat di Lebak, Satgas Temukan Masih Banyak Warga Nongkrong di Warkop

Baca juga: Masih PPKM, Nagita Slavina Bingung Sudah Telanjur Pesan 15 Sapi untuk Idul Adha: Ya Allah Gimana Ya?

"Minggu ini akan ada pengadilan digital. Jadi tidak perlu repot pertemuan fisik di mana mereka yang didenda," kata dia.

Pemerintah pusat, kata dia, mengapresiasi Jabar karena mampu menurunkan mobilitas warga di masa PPKM darurat.

Dia mencatat penurunan mobilitas di beberapa daerah mulai dari 15 hingga 23 persen.

"Kita mayoritas sudah di angka 23-15, tapi masih ada 3 wilayah yang tentunya belum terkendali, yaitu Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bandung. Ini dari segi mobilitas masih kurang dari 10 persen. Tujuannya makin tinggi penurunan mobilitas, maka pengendalian jauh lebih baik," tambahnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved