Peternak Unggas "Tercekik" Kebijakan PPKM, Akhirnya Gugat Jokowi dan Menterinya Ganti Rugi Rp 5,4 T

TRIBUNBANTEN.COM - Peternak unggas mandiri Alvino Antonio, menceritakan pengalaman menjalankan usaha di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, kondisi pandemi Covid-19 semakin memperparah kondisi para peternak unggas.

Pada 12 Juli lalu, harga live bird menyentuh Rp 10.000. Kini, harga jual live bird di Rp 14.000 pada 20 Juli 2021, berdasarkan data yang dihimpun PINSAR (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia).

Kerugian itu disebabkan harga jual ayam hidup di bawah biaya pokok produksi dan harga sapronak, pakan, anak ayam yang selalu tinggi pada 2019 dan 2020.

Harga jual kerap di bawah harga terendah acuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.7 Tahun 2020, yakni Rp 19.000/kg.

"Hobi pemerintah memang sepertinya hanya lip service. Konstitusi tidak dijalankan. Kejadian ini terus berulang dan seolah-olah pemerintah membiarkan mati perlahan. Maka dari itu kami menuntut ganti rugi," ujar Alvino, pada Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Rapat Anggota DPRD Banten selama PPKM Dilakukan Virtual

Baca juga: PPKM Level 3 hingga 25 Juli, Dinsos Lebak Bakal Salurkan 2.100 Paket Sembako untuk Warga

Peternak unggas mandiri menggugat Menteri Pertanian RI (Mentan), Menteri Perdagangan RI (Mendag) dan Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dinilai tidak menjalankan kewajiban konstitusinya.

Gugatan dengan nomor 173/6/TF/2021/PTUN-JKT dilayangkan sebagai lanjutan dari tiga (3) kali nota keberatan kepada Tergugat I Mentan pada 15 Maret, 29 Maret dan 20 April 2021.

Tergugat II Mendag pada 28 Mei 2021 dan Tergugat III Presiden RI pada 18 Juni 2021.

Penggugat menuntut pemerintah membayar ganti rugi sebesar Rp 5,4 triliun kepada seluruh peternak mandiri di Indonesia.

Sementara itu, kuasa hukum Alvino Hermawanto menjelaskan, Mentan dan Mendag dinilai tidak melakukan tindakan hukum sesuai kewajibannya melakukan stabilisasi ketersediaan dan harga live bird, DOC dan pakan.

Sedangkan presiden dinilai membiarkan kedua menteri tersebut tidak menjalankan kewajibannya.

Adapun tuntutannya antara lain, stabilisasi perunggasan berkaitan dengan suplai live bird, pakan, dan anak ayam (DOC), stabilisasi harga live bird, pakan, dan anak ayam.

Terakhir mengganti kerugian peternak mandiri untuk kurun waktu 2019 dan 2020, sebesar Rp. 5,4 Triliun.

Baca juga: Bantuan untuk Warga Kota Serang Terdampak PPKM Cair: Berikut Syarat dan Daftar Penerima

Baca juga: Syarat Dapat Subsidi Gaji Rp 1 Juta bagi Pekerja di Wilayah PPKM Level 4, Warga Kota Serang Termasuk

Hermawanto menilai pemerintah seolah-olah membiarkan nasib peternak mandiri semakin terpuruk dengan tidak pernah mengeluarkan terobosan kebijakan yang benar-benar berpihak dan melindungi peternak rakyat.