Breaking News:

Rapat Perubahan APBD 2021 Didemo Mahasiswa, Ketua DPRD Cilegon: Saya Senang Dikritik

Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi'raj mengaku sangat senang dikritik oleh para mahasiswa KAMMI Cilegon.

Penulis: Khairul Ma'arif | Editor: Yudhi Maulana A
Capture video dok. Ketua KAMMI Cilegon
Rapat Paripurna DPRD Cilegon Diwarnai Protes dari Mahasiswa yang Terkait Perubahan APBD 2021 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Khairul Ma'arif

TRIBUNBANTEN.COM, CILEGON - Ketua DPRD Cilegon, Isro Mi'raj mengaku sangat senang dikritik oleh para mahasiswa KAMMI Cilegon.

Diketahui empat mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI pada Senin (6/9/2021) melakukan aksi protes di Ruang Rapat Paripurna DPRD Cilegon.

Para mahasiswa ini mengkritik terkait perubahan APBD Cilegon 2021 yang dinilainya tertutup yang tidak melibatkan rakyat dan ahli di bidangnya.

Isro mengaku tidak anti kritik, tetapi menurutnya seharusnya para mahasiswa ini sebagai kaum intelektual diharapkan bisa menyalurkan aspirasi dalam ruang yang telah disediakan.

"Tetap dong etika, kaidah, dan norma-norma harus tetap diterapkan, lakukan sesuai normanya," ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Cilegon, Selasa (7/9/2021).

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Cilegon Bahas Perubahan APBD 2021 Diprotes Mahasiswa

Isro membeberkan selama memimpin DPRD setiap aspirasi yang disampaikan selalu diakomodir oleh pihaknya.

Lebih lanjut, baik aspirasi secara tertulis maupun lisan dari berbagai elemen masyarakat termasuk sejumlah organisasi mahasiswa di Cilegon tetap diserap pihaknya.

"Sebelumnya sudah pernah ada organisasi mahasiswa ingin hearing tentang pelayanan kesehatan, kita akomodir, kita ajak duduk bersama, kita undang pihak-pihak terkait tentu ini ada aturannya," tuturnya.

Terkait tidak transparan dalam pembahasan Rancangan KUA PPAS, Isro balik bertanya kepada para mahasiswa.

"Jika disebut tidak transparan karena tidak melibatkan mahasiswa, tolong sampaikan aturan mana yang mewajibkan kami melibatkan mahasiswa dalam pembahasan KUA PPAS?" Katanya.

Isro menegaskan Pembahasan KUA PPAS dilakukan oleh legislatif dan eksekutif yang diikuti Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon. 

"Jika ini sudah dibahas, maka masyarakat bisa mendapatkan hasil dari pembahasan. Itu adalah melalui dinas Kominfo (DKISS Kota Cilegon)," jelasnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved