Breaking News:

Dugaan Korupsi Mantan Sekdis Dindikbud Banten, Ini Tanggapan Wagub Andika Hazrumy

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa berkomentar banyak atas kasus yang menimpa kedua kasus tersebut.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Yudhi Maulana A
TribunBanten.com/Ahmad Tajudin
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Banten, Selasa (28/9/2021). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan dua orang tersangka berinisial JW dan AS terkait dugaan korupsi penyelewengan dana pembuatan studi kelayakan atau feasibility study (FS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Senin (28/9/2021) kemarin.

Keduanya adalah JW, Mantan Sekretaris Dinas (Sekdis) Dindikbud Provinsi Banten bersama AS selaku honorer pada Dinas PUPR Provinsi Banten.

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa berkomentar banyak atas kasus yang menimpa kedua kasus tersebut.

"Itu biar proses hukum yah, saya ngga bisa komentar. Kondisinya dalam proses hukum, biar pihak yang berwajib yang melaksanakan tugas," ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Provinsi Banten, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Segera Disidangkan, Kejati Banten Siapkan Berkas Perkara

Dalam hal ini, Andika menyampaikan bahwa Pemprov Banten mendukung langkah penegak hukum.

Menurutnya apapun prosesnya, biar pihak penegak hukum yang melaksanakan tugas.

"Iya kan, kita harus taat hukum. Apapun prosesnya harus kita junjung tinggi," ujarnya.

Saat disinggung mengenai kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten, Andika menyampaikan bahwa Pemprov Banten selalu memberikan imbauan kepada para ASN.

"Himbauan dari pak Gubernur dan saya selalu memberikan penguatan dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai ASN," ujarnya.

Baca juga: Alasan KPK Memeriksa 2 Pejabat Dindikbud Banten Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Kemudian langkah-langkah yang sudah lakukan Pemprov, baik itu langkah rencana aksi ataupun lainnya, semua itu sudah dipantau oleh KPK.

Kemudian berkaitan dengan alur atau sistem kerja, kata dia, Pemprov Banten telah melakukannya dengan sebaik-baiknya.

"Melalui sistem yang berlaku dan terbuka secara akuntable," terangnya.

"Tinggal bagaimana para ASN memiliki tanggung jawab yang besar khususnya moral terhadap pelayanan masyarakat di Banten," jelasnya.

Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved