Breaking News:

Ditanggal Sakral Pemerintah Luncurkan Meterai Elektronik, Begini Penampakannya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan meterai elektronik bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas dokumen elektronik.

Editor: Glery Lazuardi
Tribunnews/Herudin
Petugas PT Pos Indonesia menunjukkan meterai baru seharga Rp 10 ribu, di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021). Meterai tempel seharga Rp 10 ribu mulai beredar di masyarakat untuk menggantikan meterai lama yang seharga Rp 6 ribu dan Rp 3 ribu. Meski begitu, meterai lama tetap berlaku hingga stok yang ada habis pada akhir tahun 2021 ini. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah meluncurkan meterai elektronik nominal Rp 10.000 per meterai, Jumat (1/10/2021).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan meterai elektronik bertujuan untuk memberi kepastian hukum atas dokumen elektronik.

“Bahwa dalam kurung waktu 1985 hingga hari ini, begitu banyak perubahan dalam perekonomian dan teknologi digital. Oleh karena itu pemerintah mengatur dari sisi policy dan regulasi dari instrument dan kelengkapannya melalui meterai elektronik,” kata Menkeu saat Peluncuran Meterai Elektronik, Jumat (1/10/2021).

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Bansos Diperpanjang 2 Bulan, Akan Targetkan 10 Juta Keluarga Tak Mampu

Baca juga: Kata Sri Mulyani Soal Pajak Sembako, Jenis Beras Ini yang Akan Kena PPN

Adapun payung hukum pelaksanaan meterai elektronik tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid ini telah berlaku pada 19 Agustus 2021.

Sri Mulyani menjelaskan, sejak dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, pemerintah belum pernah mengubah ketentuan meterai.

Masalahnya, saat ini era digitalisasi telah mengubah seluk-beluk kehidupan, tak terkecuali dalam hal dokumen yang serba digital.

Sri Mulyani menegaskan meterai eletronik sekaligus berguna untuk instrument pelengkap dokumen elektronik yang saat ini sudah berlaku sah.
Sehingga, masyarakat tak perlu repot-repot menggunakan meterai tempel untuk dokumen elektronik.

“Banyak sekarang ini misalnya nota dinas Kementerian Keuangan dilakukan secara elektronik, tanda tangan juga jelek, di satu sisi perubahan yang luar biasa muncul keragaman,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu juga menekankan bahwa meterai elektronik aman digunakan karena terdapat kode khusus yang tertera saat diproduksi oleh Perum Peruri.

Namun, ia juga mewanti-wanti agar Perum Peruri dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap mengantisipasi meterai elektronik dari potensi tindak kejahatan.

“Ini pasti membutuhkan proses transformasi dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat. Untuk terus menerus mengedepankan dari sisi keamanan, kerawanan terjadinya kejahatan, dari dunia cyber, entah terjadi sama seperti meterai fisik, atau muncul juga meterai palsu,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Fakta-fakta Menteri Keuangan Sri Mulyani Diduga Selundupkan Sepeda Brompton

Baca juga: Berlaku Besok, Ini Penjelasan Sri Mulyani soal Dampak Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana dan Token

Di sisi lain, Menkeu menginformasikan, meterai digital bisa diperoleh masyarakat di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh bank swasta, serta PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Tulisan ini sudah tayang di nasional.kontan.co.id berjudul Sah! Sri Mulyani luncurkan meterai elektronik Rp 10.000

Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved