Breaking News:

KontraS, DPR hingga Ombudsman Bicara Oknum Banting Mahasiswa di Tangerang, Minta Hal Ini ke Polri

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), DPR hingga lembaga negara turut beraksi soal dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum polisi.

Editor: Glery Lazuardi
Dok. Humas Polda Banten
Brigadir NP, anggota Brimon Polresta Tangerang memeluk Faris, mahasiswa Tangerang yang dibantin hingga kejang-kejang 

TRIBUNBANTEN.COM - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), DPR hingga lembaga negara turut beraksi soal dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum polisi.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Muhamad Fariz Amrullah, menjadi korban tindak penganiayaan.

Upaya penganiayaan itu dilakukan oleh oknum polisi berinisial Brigadir NP.

Brigadir NP membanting Muhamad Fariz Amrullah, saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di Kantor Bupati Tangerang, pada Rabu, 13 Oktober 2021.

Upaya penganiayaan itu terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Setelah dibanting,
Fariz tampak kejang setelah tubuh bagian belakangnya dibanting ke trotoar.

Baca juga: Sederet Fakta Polisi Smackdown Pendemo di Tangerang, Kejang-kejang Usai Dibanting

Baca juga: Video Detik-Detik Mahasiswa Tangerang Dibanting Hingga Kejang-Kejang, Begini Kondisinya Sekarang

Berikut pernyataan LSM, DPR hingga lembaga negara soal kejadian tersebut:

KonraS Kecam Aksi Brutal Polisi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut buka suara terkait dengan insiden 'pembantingan' yang dilakukan seorang aparat kepolisian terhadap salah satu massa aksi di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten, Rabu (13/10/2021) kemarin.

KontraS mengecam tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut dan menyatakan, upaya pembubaran terhadap massa aksi tersebut merupakan cerminan brutalitas kepolisian.

"Aksi kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut tentu mencerminkan brutalitas kepolisian dan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam penanganan aksi masa," kata Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Arif Nur Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/10/2021).

Arif mengatakan, sejatinya proses penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian dapat diperbolehkan, hanya saja harus mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Di dalam Perkap tersebut penggunaan kekuatan oleh pihak kepolisian harus sesuai dengan prinsip-prinsip necesitas (kebutuhan), legalitas, dan proporsionalitas, serta masuk akal (reasonable).

Namun jika melihat pada insiden yang viral di media sosial dalam video berdurasi 48 detik itu, pihaknya kata Arif, melihat tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tentu tidak berdasar asas necesitas.

"Dimana dalam video tersebut, terlihat jelas bahwa mahasiswa yang ditangkap sudah dalam kondisi tak berdaya, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang ditampilkan dalam video tersebut," ungkapnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved