Kompak, 4 DPD PDI Perjuangan Ini Serahkan soal Capres-Cawapres kepada Megawati

TRIBUNBANTEN.COM - PDI Perjuangan sebagai partai politik pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2019 dapat mencalonkan presiden di Pilpres 2024.

Siapa calon yang akan dipilih oleh partai berlambang Kepala Banteng itu menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud.

Hal itu disampaikan secara langsung oleh sejumlah Ketua DPD PDIP yang sedang mengikuti Rapat Koordinasi Pra Rapat Kerja Nasional (Rakor Prakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Sabtu (30/10/2021) hingga Minggu (31/10/2021).

Para Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) ternyata tetap fokus dengan penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melakukan konsolidasi, tanpa terpengaruh isu capres-cawapres yang akan diusung di Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Tinggi, PDIP Sebut Bukan Cari Capres yang Hanya Menyenangkan Orang

Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud, mengatakan Rakor Pra Rakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan pemilu Dan Pilpres 2024.

Dilakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan. Baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah.

Semua formasi harus diisi dan dilengkapi. Laiknya pasukan yang harus siap sebelum bertempur.

"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin.

Lalu bagaimana soal Capres-cawapres? Muslahuddin mengatakan bahwa seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan mengenai itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ujar Muslahuddin.

Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.

Sementara soal capres-cawapres, pihaknya menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.

"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.

"Kami di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," tegas Rachmat.

Baca juga: Anggota DPRD Banten Fraksi PDI-P Minta Gubernur Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan