Marak Serangan Siber dan Pencurian Informasi, Pemerintah Benahi Tata Kelola Data Pribadi
Indonesia masih menjadi sasaran bagi para hacker melakukan kejahatan. Tak hanya warga sipil yang menjadi korban, tetapi juga pemerintah.
lihat foto
TRIBUNBANTEN.COM - Indonesia masih menjadi sasaran bagi para hacker melakukan kejahatan. Tak hanya warga sipil yang menjadi korban, tetapi juga pemerintah.
Terakhir, situs BSSN diretas pada Rabu 20 Oktober. Padahal, BSSN adalah simbol badan yang ditugaskan menjaga keamanan siber Indonesia, negara berpenduduk terbesar ke 4 dunia dan masuk 10 besar pengguna internet terbesar.
Baca juga: Situs Badan Siber dan Sandi Negera Diretas Hacker, Pelaku Diduga dari Brazil, Ini Kronologinya
Seperti dilansir dari Kontan.co.id (group TribunBanten.com), pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang membahas mengenai tata kelola data pribadi dan membangun infrastruktur secara besar-besaran untuk menjembatani kesenjangan digital.
“Kita sedang menyusun Indonesian General Data Protection Regulation," kata Menkominfo, Johnny G Plate.
Adapun berkaitan dengan pembangunan pusat data nasional, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan empat pusat data nasional.
Upaya itu untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital.
Menurut dia, penerapan konsep digital government itu bertujuan mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.
“Pusat data yang akan dibangun ini adalah pusat data Tier-IV global standar, jadi kualifikasinya sangat tinggi sehingga membangunnya pun tentu kita harus menyiapkan dengan benar,” tuturnya.
Saat ini pembangunan PDN dalam tahap finalisasi pembiayaan. Pembangunan pusat data yang akan dibangun di Jabodetabek mengadopsi teknologi Perancis.
Dia mengungkapkan, nanti perusahaan pemenangnya tentu akan disampaikan setelah dilakukan lelang tahap akhir.
"Kita harapkan nanti di akhir tahun 2023 pusat data pemerintah (Government Data Center) itu sudah bisa digunakan,” ungkapnya.
Pengoperasian pusat data akan mengandalkan karya anak bangsa. Menurutnya sistem government cloud dibangun dan dikembangkan Indonesia sendiri.
Dia mengungkapkan, secara teknis pembangunan infrastruktur pusat data, namun government cloud akan dibangun dan dihasilkan oleh Indonesia sendiri.
"Untuk memastikan bahwa pusat data dilayani dengan cloud system yang dihasilkan oleh putra-putri Indonesia,” ujarnya.
Baca juga: Lagi Situs Pemerintah Diserang Hacker, Kini Giliran Badan Siber dan Sandi Negara
Pernyataan itu disampaikan Johnny saat menerima kunjungan Duta Besar LBPP Portugal untuk Indonesia, H.E Maria João Falcão Poppe Lopes Cardoso di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Rabu (03/11/2021).
Pihaknya mendiskusikan banyak hal dalam hubungan Indonesia dengan Portugal. Khususnya, di bidang teknologi informasi dan digital.
Pemerintah Republik Indonesia meneruskan kerja sama bidang teknologi informasi dan komunikasi serta digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan kerja sama itu berlanjut untuk mendukung industri dan bisnis antarnegara serta mendukung upaya menjembatani kesenjangan digital.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun infrastruktur secara besar-besaran untuk menjembatani kesenjangan digital.
Oleh karena itu, Menkominfo berharap Indonesia dan Portugal bisa meneruskan kerja sama di bidang digital.
“Menyambungkan yang belum terhubung, to bridge the digital divide. Kita harapkan Indonesia dan Portugal bisa meneruskan kerja sama yang sudah pernah terjalin sebelumnya,” harapnya.
Menurut Menkominfo, Indonesia dan Portugal sebetulnya telah mempunyai payung kerja sama yang ditandatangani tahun 2012.
Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan agar kerja sama yang telah berlangsung bisa berkembang lagi.
“Dan sudah menjadi Peraturan Presiden pada tahun 2014. Kita meneruskan itu, mudah-mudahan kerja sama Indonesia dan Portugal di bidang ICT bisa terus kita kembangkan,” harapnya.
Menteri Johnny mengapresiasi kehadiran Dubes Portugal, H.E Maria João Falcão Poppe Lopes Cardoso, dengan surat kepercayaan yang telah diterima oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (25/10/2021) lalu.
Menurutnya, pengalaman menjadi diplomat akan menjadi pendorong peningkatan kerja sama dengan Indonesia.
“Beliau baru saja datang ke Indonesia setelah penempatannya di San Fransisco dan beliau adalah seorang diplomat dengan pengalaman kerja di berbagai posisi. Jadi, tentu kita harapkan bisa menjadi dorongan kerja sama Indonesia dan Portugal,” ungkapnya.
Baca juga: Serikat Media Siber Indonesia Bangun Prasarana Jalan dan Fasilitas Sanitasi Dasar di Kota Serang
Menkominfo menyatakan pertemuan dengan Dubes Portugal juga membahas peluang kerja sama pembangunan pusat data yang kini tengah dilaksanakan Kementerian Kominfo.
“Ibu Dubes Portugal menyampaikan bahwa negaranya mempunyai pusat data yang bisa menjadi Hub Indonesia. Pusat Data dan jaringannya yang melintasi Cross Atlantik dari Portugal ke Brazil, Amerika Selatan," ujarnya.
"Kita akan berdiskusi lebih lanjut bagaimana pemanfaatan jaringan, khususnya fiber optic domestik nasional kita dihubungkan dengan Cross Pacific, tentu menghubungkan antara Asia dan Eropa,” paparnya.
Selain itu, Menteri Johnny dan Dubes Maria Cordoso membahas mengenai arus data lintas negara dan talenta digital.
“Di sana (Portugal) juga terdapat talenta digital. Portugal mempunyai,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Menkominfo juga membahas mengenai tata kelola data pribadi. Menurutnya, Portugal sebagai bagian dari Uni Eropa telah menerapkan General Data Protection Regulation.
“Benchmark-nya juga dari GDPR EU. Jadi, kita bisa berdiskusi banyak hal terkait dengan flow data antara Indonesia dan Portugal serta network Portugal,” ungkapnya.
