Demo DPR RI
Presiden Prabowo Sebut DPR Setuju Cabut Besaran Tunjangan-Kunjungan ke LN
Usai bertemu dengan para ketua partai dan pimpinan DPR/MPR RI, Presiden Prabowo sampaikan pidato dan kebijakannya terkait demo DPR RI.
Penulis: Ahmad Haris | Editor: Ahmad Haris
TRIBUNBANTEN.COM - Buntut dari meluasnya demo okeh rakyat di banyak daerah di Indonesia, lantaran sikap anggota DPR RI yang dinilai melukai masyarakat serta protes akan tunjangan DPR RI yang dinilai tak wajar, Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua partai dan pimpinan DPR RI dan MPR RI, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Usai pertemuan dengan para ketua partai dan pimpinan DPR RI dan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto pidato dan kebijakannya, dalam membereskan masalah yang ada.
Baca juga: Bawa Sajam dan Pentungan, Warga Sebut Pelaku Penjarahan Rumah Sri Mulyani Mirip Gengster
Berikut Pidato Presiden Berdasarkan Hasil Kesepakan dengan pimpinan Partai dan pimpinan DPR/MPR RI:
Saudara-saudari sebangsa dan setanah air,
Negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat.
Terhadap petugas yang melakukan kesalahan, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan terbuka kepada publik.
Para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan bagi para Ketua Umum Partai Politik, saya telah mendapat laporan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung 1 September 2025.
Kami menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan UU 9 Tahun 1998.
Aspirasi dapat disampaikan secara damai, namun jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya.
Kepada Polri dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku.
Kepada pimpinan DPR, kementerian, dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa, untuk berdialog langsung, menerima masukan, dan koreksi.
Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi secara damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti.
Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah dan tetap tenang.
Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.