Breaking News:

Jelang 2024, DPN RSI Minta Akun Medsos di Instansi Pemerintah Ditertibkan, Ini Alasannya

Dewan Pengurus Nasional Rumah Sandiuno Indonesia (DPN RSI) dan I’M SandiUno meminta pemerintah menertibkan akun media sosial di kementerian/lembaga.

Editor: Glery Lazuardi
Net
Ilustrasi media sosial 

TRIBUNBANTEN.COM - Dewan Pengurus Nasional Rumah Sandiuno Indonesia (DPN RSI) dan I’M SandiUno meminta pemerintah menertibkan akun media sosial di kementerian/lembaga.

Upaya itu, kata dia, perlu dilakukan agar semua pihak tak menyalahgunakan media sosial milik pemerintah untuk mempublikasi kegiatan di luar program kerja pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara DPN RSI Alvy Pongoh.

"Tidak elok dan tidak pantas," kata Ketua Umum Sanny Irsan dan Sekretaris Jenderal Denny H. Suryo Prabowo melalui Juru Bicara DPN RSI H. Alvy Pongoh, dalam keterangannya, pada Selasa (24/11/2021).

Baca juga: Gadis 14 Tahun Dijual Temannya ke Pria Hidung Belang Lewat Medsos, Pelaku Juga Masih di Bawah Umur

Atas dasar itu, dia mengingatkan, agar media resmi pemerintah jangan digunakan untuk
publikasi kegiatan organisasi relawan yang mengusung calon presiden-calon wakil presiden 2024.

Dia mengklaim menerima laporan akun resmi media sosial milik pemerintah mempublikasi kegiatan menteri bersama dengan relawan.

Di laman Instagram rumahsandiunoindonesia, selaku akun media sosial Rumah Sandiuno Indonesia, dicantumkan tautan kementerian/lembaga pemerintah yang mempublikasi kegiatan menteri bersama dengan relawan.

Saat berita ini diturunkan unggahan tersebut, sudah dihapus oleh pihak kementerian yang bersangkutan.

Menurut dia, upaya itu tindakan yang tidak tepat, tidak elok dan tidak pantas.

Baca juga: Farid Okbah Disebut Dekat dengan Anies, Pengacara Ungkap Adanya Pertemuan hingga Postingan di Medsos

Untuk itu, dia meminta, pemerintah menertibkan akun media sosial. Akun media sosial, kata dia,
bukan sebagai media kampanye organisasi relawan.

Sehingga ke depan, dia mengharapkan tidak terulang lagi.

"Seharusnya tidak dipublikasi melalui media sosial resmi lembaga pemerintah," tambahnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved