Breaking News:

Audiensi dengan Pemkot Serang, Guru Honorer Keluhkan Tak Ada Formasi Guru PAI di Seleksi PPPK

Forum Komunikasi Persatuan Guru Agama Islam Kota Serang mendatangi kantor pemerintahan Kota Serang, Jumat (24/12/2021).

Penulis: mildaniati | Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNBANTEN/MILDANIATI
Ketua Forum Komunikasi Persatuan Guru Agama Islam Kota Serang, Asep Solihin saat ditemui di pemkot Serang, Jumat (24/12/2021). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Mildaniati

TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG - Forum Komunikasi Persatuan Guru Agama Islam Kota Serang mendatangi kantor pemerintahan Kota Serang, Jumat (24/12/2021).

Upaya itu dilakukan untuk meminta audiensi dengan pihak pemerintah Kota Serang.

Baca juga: Kasus Pelecehan Seksual 3 Pelajar SMK di Ciputat, Pegawai Honorer Kelurahan Jombang Jadi Tersangka

Ketua Forum Komunikasi Persatuan Guru Agama Islam Kota Serang, Asep Solihin, mengeluhkan tidak ada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) dalam seleksi tahun 2021.

Menurut dia,113 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) honorer yang sudah mengabdi selama 5 sampai 15 tahun lebih tidak memiliki kesempatan mendaftar CPNS lantaran usia melebihi syarat yang ditetapkan.

"Kami sudah tidak bisa daftar CPNS soalnya umur sudah lewat 35 (tahun,-red). Harapan kami ya di PPPK itu, tetapi kenyataannya, formasi PAI tidak ada dalam seleksi PPPK," ujarnya pada TribunBanten.com saat ditemui di kantor pemerintahan Kota Serang, Jumat (24/12/2021).

113 guru PAI honorer itu terdiri dari guru honorer PAI SD Negeri/Swasta dan SMP.

Sehingga, pihaknya mengeluhkan hal itu kepada pemerintah.

"Semoga lewat audiensi ini dilihat dan didengar," kata dia.

Kata Asep, banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi dan mengajar.

"Kita menyampaikan firman Tuhan dan mengajar, kami juga multitalenta bisa jadi guru kelas tapi kenapa kami tidak ada formasinya," keluhnya.

Baca juga: 3 Siswi PKL Dilecehkan Oknum Pegawai Honorer Kelurahan Jombang Tangsel, Begini Kronologinya

Hasil audiensi dengan Wali Kota, Asep menjelaskan akan disampaikan melalui Analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dengan mendorong Kementrian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PANRB melalui BPKAD.

"Melalui BPKAD kita dorong berkasnya, semoga dengan ini negara hadir dan kami ingin di akomodir," tuturnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved