Muhammadiyah Kecam Aksi Represif Aparat Terhadap Warga Desa Wadas Purworejo Jateng

TRIBUNBANTEN.COM - Aksi represif aparat keolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah diketam banyak pihak, salah satunya adalah PP Muhammadiyah.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengingatkan, agar kepolisian tidak menggunakan tindakan yang terindikasi represif.

"Mengecam segala bentuk tindakan aparat Kepolisian yang terindikasi bersifat intimidatif, represif dan konfrontatif," ujar Busyro melalui keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Kronologi Pengepungan Aparat dan Penangkapan Warga di Bendungan Bener Desa Wadas

"Yang dapat menimbulkan ketakutan, gangguan keamanan dan ketertiban bagi warga di desa Wadas," lanjutnya.

Busyro juga mengingatkan kepada pihak Kepolisian, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan sah untuk menyampaikan aspirasi.

Dan mengkonsolidasikan gerakannya terkait penyelamatan kelestarian, dan masa depan lingkungan hidup.

Menurutnya, hal itu telah diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloalaan Lingkungan Hidup.

"Mengecam dugaan tindakan menutup dan membatasi akses informasi publik terkait dengan kondisi terkini dari Desa Wadas," kata Busyro.

Baca juga: Polda Jateng Akan Bebaskan 64 Warga Wadas yang Sempat Diamankan di Polres Purworejo

Busyro mendesak kepolisian supaya menghentikan penangkapan warga, tim kuasa hukum dan aktivis di Desa Wadas.

"Mendesak pihak Kepolisian untuk membuka akses bagi tim kuasa hukum, media, pers dan pendamping warga di Desa Wadas," tambah Busyro.

Majelis Hukum dan HAM (MHH) dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, kata Busyro, mendesak Kapolri untuk mengendalikan tindakan aparat kepolisian di Desa Wadas.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Muhammadiyah Kecam Aksi Represif Aparat Terhadap Warga Desa Wadas Purworejo Jateng