Rizal Ramli Usulkan Pemilu 2024 Dipercepat Bukan Ditunda

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Desi Purnamasari

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Rizal Ramli memberikan kritik pedas terkait munculnya usulan penundaan pemilu 2024.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini muncul pernyataan para ketua umum partai politik yang mengusulkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda.

Menanggapi banyaknya usulan penundaan Pemilu, Rizal Ramli justru mengusulkan agar Pemilu 2024 dipercepat.

Baca juga: Ekonom Senior Rizal Ramli Kritiki dan Sebut Menteri Perdagangan Sebagai Menteri Asal Jeplak

Bukan tanpa alasan, menurut Rizal Ramli pemerintah tidak becus untuk mensejahterakan rakyat, sehingga Pemilu 2024 perlu dipercepat untuk mengganti pemimpin yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikannya usai acara silaturahmi bersama bersama tokoh masyarakat, ulama, dan UMKM di Pesantren Bani Abdul Hanan di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (3/3/2022).

“Logika itu justru harus dibalik, pemerintah yang gak becus, yang membiarkan korupsi dan KKN terjadi secara masif, yang bikin rakyat hidup susah itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan malah diperpanjang," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah harus sadar diri untuk mundur jika kinerjanya justru membuat rakyat menderita.

Menurutnya, selaku kepala pemerintahan, Presiden Jokowi juga harus sadar diri untuk mundur dan mempercepat pemilu jika banyak rakyat yang justru menderita dan sengsara selama masa kepemimpinannya.

“Jadi kalau pemimpinnya itu gak becus, pemerintahannya sangat korup dan tidak mampu mensejahterakan rakyat,  malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu harusnya dipercepat bukan diperpanjang,” ujar Ekonom senior tersebut.

Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat dan legitimasinya lebih hebat sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial.

Baca juga: PPP Yakin Indonesia Bisa Selenggarakan Pemilu 2024 Tepat Waktu

Ia juga menegaskan bahwa usulan memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu 2024 ini sangat bertentangan dengan konstitusi.

Menurutnya, selain mempercepat pemilu 2024, pemerintah juga harus merubah sistem pemilu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kepemimpinan sebelumnya.

"Harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri, karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan sistem itu hanya pengulangan dari kejahatan pemilu sebelumnya,” jelasnya.