Berceramah di Masjid UGM, Ganjar Mengaku Setiap Bertemu Emak-emak Selalu Diprotes, Soal Apa?

TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Ganjar Pranowo mengaku mendapat 115 aduan dari warga terkait minyak goreng.

Aduan warga itu disampaikan secara online melalui kanal Laporgub.

Aduan terkait minyak goreng menduduki urutan pertama sejak Januari 2022.

Hal itu dikatakan Ganjar saat mengisi ceramah Salat Tarawih di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (6/4/2022).

Ganjar menjadi satu di antara tokoh nasional yang didapuk memberikan ceramah Salat Tarawih di Masjid UGM.

Baca juga: Kisah-kisah Inspiratif Lulusan SMK Jateng, Sekolah yang Digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Takmir masjid menjadwalkan sejumlah tokoh nasional juga mengisi ceramah selama Ramadan, yaitu  Gubernur Jabar, Ridwan Kamil; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono; dan Menkopolhukam Mahfud MD.

Saat menyampaikan materi tentang reformasi birokrasi, Ganjar sering membuat jemaah tertawa dengan contoh-contoh yang lucu yang dialaminya sehari-hari.

"Tak hanya aduan online, setiap bertemu warga, apalagi emak-emak, mengeluhnya sekarang satu, minyak goreng. Semua protes ke saya, ini ada apa," katanya melalui rilis yang diterima TribunBanten.com, Kamis (7/4/2022).

Menurut dia, padahal kita adalah penghasil minyak terbesar di seluruh dunia.

Selain minyak goreng, Ganjar mengaku juga sering mendapatkan keluhan, seperti soal pungutan liar, kesulitan membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan membuat surat izin mengemudi (SIM).

Semua aduan itu disampaikan warga kepada Ganjar melalui media sosial.

Ganjar mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membikin akun media sosial dan harus centang biru.

"Hasilnya apa, hari ini netizen bisa mencurahkan isi hati, dan pandangannya hanya dengan satu kali klik,: ucap gubernur berambut putih ini.

Baca juga: Rencana Pemilu 2024 Menggunakan Sistem e-Voting, Ganjar Pranowo Berikan Tanggapan, Apa Katanya?

Dia meminta aduan masyarakat harus direspons dalam waktu 2x24 jam.

Saat ini, waktunya menjadi 1x24 jam dan bahkan dalam kurang dari itu karena kecepatan respons penting agar masyarakat mendapatkan kepastian.