Anggota KPU dan Bawaslu Dilantik 12 April, Pemerintah: Pemilu Tetap Februari 2024

TRIBUNBANTEN.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2022-2027 akan dilantik pada Selasa 12 April 2022.

Lembaga penyelenggara pemilu itu dilantik untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak di 2024," kata Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada Ahad, (10/4/2024).

Untuk itu, kata dia, setelah KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dibentuk, maka pemerintah bersama lembaga penyelenggara pemilu itu akan mempersiapkan secara matang pesta demokrasi rakyat.

Untuk menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat itu memerlukan anggaran senilai Rp 110,4 Triliun. Di mana KPU mendapatkan anggaran Rp 76,6 Triliun dan Bawaslu Rp 33,8 Triliun.

Baca juga: Tokoh Pemuda: Aksi Mahasiswa 11 April 2022 Jangan Ditunggangi

"Menkopolhukam komunikasi intens dengan DPR dan KPU sehingga perencanaan program nya bisa lebih detail lagi, sehingga regulasi yang disusun tidak multitafsir dan menimbulkan perselisihan di lapangan," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, menambahkan tidak ada rencana untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Presiden sudah menyampaikan tak lagi membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kita semua sudah tahu jadwal Pileg dan Pilpres sudah jelas 14 Februari 2024,” kata dia.

Dia mengharapkan agar proses Pemilu Presiden dalam agenda nasional berjalan dengan baik.

Sehingga tidak perlu lagi ada imajinasi berlebihan yang makin membuat masyarakat bingung.

“Ini sudah sangat jelas, sudah jelas Bapak Presiden bilang supaya konstitusional, tidak perlu lagi untuk membicarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Tidak perlu lagi membicarakan penundaan pemilu, dan fokus pada agenda-agenda nasional dan masalah-masalah nasional,” tambahnya.

Menurut dia, pemerintah saat ini fokus melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan berbagai persoalan bangsa.

Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil Pemerintah membutuhkan soliditas antarsesama anak bangsa.

“Ini semua membutuhkan soliditas nasional agar energi nasional kita terfokus, terpusat, menjadi kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah dampak-dampak global dan kita bisa fokus dan berhasil sebagai Presidensi G20,” ujarnya.

Baca juga: Tepis Isu Tunda Pemilu & 3 Periode, Mahfud MD: Presiden Lantik KPU dan Bawaslu Selasa Depan

Di kesempatan itu, dia memberikan pernyataan tegas mengenai dugaan peretasan akun media sosial beberapa pimpinan organisasi mahasiswa menjelang aksi demonstrasi.