Breaking News:

Mudik Lebaran

ASN Diizinkan untuk Mudik Lebaran 2022, Tapi Dilarang Menteri Memakai Mobil Dinas

Namun, ASN dilarang menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran tahun ini.

TribunBanten.com/Mildaniati
ilustrasi. Sebanyak 115 calon pegawai negeri sipil (CPNS) periode 2019 diambil sumpahnya saat pelantikan menjadi PNS di Pemkot Serang, Rabu (2/2/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Aparatur sipil negara ( ASN) diizinkan untuk mudik pada Lebaran 2022.

Izin bagi ASN untuk mudik ditegaskan melalui SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 yang ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 13 April 2022.

Surat edaran itu tentang Cuti Pegawai ASN Selama Periode Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 13 Hijriah.

Namun, ASN dilarang menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran tahun ini.

Baca juga: Ini 14 Titik Rawan Kemacetan Mudik Lebaran 2022 di Banten, Perlu Diantisipasi

“Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga meminta PPK untuk menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar.

Dia mengingatkan bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik, perjalanan ke luar daerah, dan bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan.

Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Di dalam SE juga ditegaskan pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Mudik Lebaran Gratis 2022 Digelar Kementerian Perhubungan, Catat Rute, Syarat, dan Jadwalnya

Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Nomor 2020, dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah,” ujar Tjahjo.

 

Sumber: Kontan.co.id

Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved