Ingin Gabung NATO, Tapi Swedia Menolak Jadi Pangkalan Militer Aliansi dan Markas Senjata Nuklir

TRIBUNBANTEN.COM - Swedia akan bergabung dengan aliansi militer NATO.

Langkah itu didukung oleh Partai Pekerja Sosial Demokrat Swedia yang berkuasa di pemerintahan Swedia saat ini. 

Akan tetapi, pihaknya menentang penempatan senjata nuklir atau menjadi tuan rumah pangkalan NATO.

Pernyataan yang relevan telah diposting di situs partai politik ini.

Baca juga: Alasan Swedia Bergabung ke NATO: Bakal Tertinggal dengan Negara Baltik Lainnya

"Dewan partai pada pertemuannya pada 15 Mei 2022 memutuskan bahwa partai akan bekerja menuju Swedia untuk mengajukan keanggotaan di NATO," kata Sosial Demokrat dalam sebuah pernyataan, dikutip dari media Rusia, TASS.

Pada saat yang sama, pemerintah Swedia menyatakan "penolakan sepihak terhadap penyebaran senjata nuklir dan pangkalan permanen di wilayah Swedia."

Pada 13 Mei lalu, sebuah laporan parlemen lintas partai dirilis di Swedia.

Laporan itu menyimpulkan bahwa keanggotaan NATO akan meningkatkan keamanan bagi Swedia, yang bersikap netral dan tidak bergabung dengan aliansi militer selama 200 tahun.

Perdebatan tentang dokumen ini akan diadakan di Parlemen pada 16 Mei, pada hari yang sama pemerintah Swedia akan mengadakan pertemuan tambahan untuk membuat keputusan resmi tentang aplikasi untuk bergabung dengan aliansi.

Menurut surat kabar Svenska Dagbladet, kerajaan Swedia akan mengirim dokumen ke Brussel pada 17 Mei.

Dilansir BBC, Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dalam konferensi pers mengatakan partainya percaya bergabung dengan aliansi NATO adalah keputusan terbaik bagi keamanan negara.

"Bagi kami Sosial Demokrat, jelas bahwa non-blok militer telah melayani Swedia dengan baik, tetapi kesimpulan kami adalah bahwa itu tidak akan melayani kami dengan baik di masa depan," tambahnya.

Menurutnya, Swedia dalam posisi rentan jika menjadi satu-satunya negara di kawasan Baltik yang bukan anggota NATO.

Sebelumnya, Finlandia telah mengumumkan niatnya bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS ini.

Presiden Finlandia, Sauli Niinisto telah mengonfirmasi akan mengajukan permohonan dan menyebutnya sebagai "hari bersejarah".