Kantongi Pembiayaan 600 Juta Dolar AS dari ADB, PLN Peroleh Penjaminan dari Pemerintah dan PT PII

Pinjaman pembiayaan ini untuk proyek penguatan kelistrikan di Jawa dan merupakan satu di antara program dari ADB

dokumentasi PLN
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan jaminan pinjaman kepada PLN. 

“Satu di antara bentuk dukungan pemerintah untuk menekan biaya pinjaman (cost of fund) BUMN dalam rangka menjaga kesinambungan korporasi," ucapnya.

Baca juga: Bertemu Bupati Pandeglang, Manajer PLN UP3 Banten Selatan Jelaskan Kompor Listrik Bebas Polusi

Selain itu, peran PII sebagai co-guarantor penjaminan pemerintah bermanfaat sebagai ring fencing APBN dan membantu pemerintah dalam rangka mengelola risiko Keuangan negara.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, mengatakan perlu komitmen kuat dan kolaborasi antara PLN dan pemerintah serta stakeholders terkait.

Komitmen kuat itu untuk menjawab tantangan transisi energi dan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal.

Penjaminan pinjaman ini merupakan satu di antara bentuk kolaborasi yang baik antar stakeholders untuk mencapai target-target tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, perjanjian ini menjadi bukti bahwa PLN tidak berjuang sendirian untuk menghadapi perubahan iklim.

Baca juga: PLN Manfaatkan FABA untuk Membangun RS Mathlaul Anwar Banten, Diapresiasi Menteri Erick Thohir

Adanya perjanjian penjaminan dari pemerintah ini, dana investasi yang tersedia berbunga rendah, berbiaya rendah, risiko bisa dikelola dengan baik.

"Artinya apa? Kita mampu mengubah tantangan menjadi suatu opportunity dengan berkolaborasi dalam semangat kebersamaan," ujarnya.

Menurut Darmawan, dukungan penuh Pemerintah Indonesia ini dapat berdampak positif bagi PLN.

Adanya perjanjian pinjaman ini dalam portofolio pinjaman PLN, dapat menambah porsi portofolio skema pinjaman direct lending dengan jaminan pemerintah sekitar 20 persen dari total outstanding pinjaman PLN.

"Dari sekarang sampai 2030, kami membutuhkan sekitar 35 miliar dolar AS untuk capex (capital expenditure belanja modal) dalam rangka membangun 51,6 persen pembangkit listrik yang berasal dari EBT," ucapnya.

Saat ini kapasitas pembangkit PLN mencapai 250 terawatthours (tWh), dan hingga 2060 diproyeksikan akan mencapai 1.800 tWh yang sebagian besar berasal dari EBT.

Walau operasional pembangkit EBT akan makin murah, tetapi tetap membutuhkan capex sebesar USD 350-400 miliar hingga 2060.

PLN menggandeng PII untuk memastikan pendanaan tepat sasaran dan mampu mempercepat akselerasi akses listrik yang andal dan bersih.

“Selain itu pembiayaan ini dapat mendukung program PLN untuk berkontribusi dalam capaian-capaian Sustainable Development Goals (SDGs) perusahaan," katanya.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved