Breaking News:

Jawa Tengah Raih Opini WTP yang Ke-11, Gubernur Ganjar Pranowo: Bukan Berarti Kita Asyik-asyik Saja

Dalam kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah, ini merupakan opini WTP yang ke-11.

dokumentasi Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (25/5/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Jawa Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK).

Opini WTP itu atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah, ini merupakan opini WTP yang ke-11.

Kepala BPK RI Perwakilan Jateng, Ayub Amali, mengatakan pemeriksaan ada dua jenis, yaitu laporan keuangan dan kinerja.

Baca juga: Menhub Budi Karya Terima Honoris Causa di UGM, Ganjar Pranowo: Alhamdulillah Mudiknya Relatif Lancar

Hal itu dikatakan Ayub pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5/2022).

Dari pemeriksaan, BPK menilai efektivitas aplikasi Samsat online dan kepenatausahaan aset.

Selain itu, pada 2021, SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibandingkan 2020.

Ayub mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut dan berharap ke depan laporan keuangan dan kinerja semakin lebih baik lagi.

“Kami berharap hasil laporan itu semakin memberikan semangat agar pemprov semakin akuntabel dalam pelaksanaan laporan keuangannya,” katanya melalui rilis yang diterima TribunBanten.com, Rabu.

Ganjar mengatakan capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah, termasuk DPRD.

Dia menegaskan penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.

“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja tidak, ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” ujar Ganjar.

Baca juga: Menkeu Singapura Datangi Jawa Tengah, Ini yang Dibahas Bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur.

Menurut Ganjar, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan sehingga nanti akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.

Improvement-nya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ucapnya.

Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Didampingi Sang Istri, Ganjar Terbangkan Lampion saat Perayaan Malam Dharmasanti di Candi Borobodur

Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.

“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap per tahap, waktu per waktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” kata Ganjar.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved