TAG
BPK
-
Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri memaparkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya temuan BPK terkait penggunaan dana BOS.
Kamis, 4 September 2025
-
BPK Perwakilan Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Senin, 26 Mei 2025
-
Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa menyoroti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK yang bermasalah di Tanah Jawara.
Kamis, 1 Mei 2025
-
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI meminta Pemerintah Provinsi Banten menindaklanjuti sejumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Kamis, 1 Mei 2025
-
Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini semakin memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik
Minggu, 2 Februari 2025
-
BPK Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan dan Kinerja Semester II Tahun 2024 kepada pemerintah Kota Cilegon.
Selasa, 31 Desember 2024
-
Pemerintah Provinsi Banten belum menyelesaikan 257 rekomendasi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2023.
Selasa, 25 Juni 2024
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 untuk Kota Serang.
Selasa, 11 Juni 2024
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Rumah Sakit (RS), Hotel dan Perusahaan di Kota Serang bermasalah dalam perizinan.
Senin, 10 Juni 2024
-
BPK RI menemukan sejumlah kendaraan dinas hingga elektronik milik Pemerintah Kota Serang hilang atau tidak ditemukan keberadaan
Senin, 10 Juni 2024
-
Sebanyak 98 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dinyatakan hilang.
Selasa, 4 Juni 2024
-
BPK Republik Indonesia juga menemukan bahwa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang hilang.
Selasa, 4 Juni 2024
-
Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia juga menemukan bahwa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang hilang.
Senin, 3 Juni 2024
-
Persoalan kendaraan dinas yang hilang ternyata tidak hanya terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten saja.
Senin, 3 Juni 2024
-
Sebanyak 17 perusahaan terancam ditertibkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.v
Senin, 3 Juni 2024
-
Selain itu, 17 perusahaan itu tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Sabtu, 1 Juni 2024
-
Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sabtu, 1 Juni 2024
-
Adapun kendaraan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya itu yang dibeli antara tahun 2001 sampai 2019.
Selasa, 28 Mei 2024
-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mencatat enam kendaraan dinas di Sekretariat DPRD Banten hilang atau tidak diketahui keberadannya
Senin, 27 Mei 2024
-
Sebanyak 6 kendaraan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten hilang atau tidak diketahui keberadaannya.
Senin, 27 Mei 2024
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved