Beredar Isu Tukin ASN di Lingkungan Pemprov Banten Bakal Dipangkas, BPKAD Beri Penjelasan

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Beredar kabar bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memberlakukan kebijakan pemangkasan Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten.

Isu tersebut beredar dikalangan ASN di lingkungan Pemprov Banten. 

Menanggapi hal itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan penurunan Tukin. 

Baca juga: Tukin ASN Pemprov Banten Cair: Total Rp 70 Miliar/Bulan, 22 OPD Sudah Mengajukan Pencairan

"Mengenai gonjang-ganjing akan ada penurunan tukin, sampai saat ini belum ada kebijakan penurunan tukin," ujarnya kepada awak media, Selasa (31/5/2022). 

Kecuali, kata Rina, orang yang bersangkutan tidak berkinerja atau tidak melaksanakan tugasnya. 

Pastinya, hal itu akan ada perhitungan persentase kinerja. 

Berapa persen ASN tersebut tidak melakukan tugas, maka akan dilakukan pemotongan tukin. 

"Kalau itu BKD yang akan melakukan evaluasi, tapi terhadap besaran tarifnya itu tetap menggunakan standar tarif tukin yang ada di tahun 2022", tukasnya. 

Yang penting, menurut Rina, para ASN tetap melakukan kinerja dengan sebaik-baiknya. 

Sehingga mereka tidak akan dikenakan pemotongan tukin, apabila mereka bisa menyelesaikan kinerja yang diberikan. 

Dikatakan Rina, bahwa tukin ASN di Banten sebetulnya tidak ada perubahan kebijakan, terhadap besaran tukin yang akan diberikan. 

"Tukin 2022 itukan sudah tercantum dalam APBD tahun 2022," ungkapnya. 

Baca juga: PNS Pemprov Banten Harap Bersabar Tukin 3 Bulan Belum Cair, Mudah-mudahan Minggu ini

Adapun ketentuannya, setiap per semester, harus dilakukan rekomendasi dari Kemendagri. 

Untuk semester kedua, kata Rina, pihaknya tentu akan melakukan permohonan rekomendasi lagi ke Kemendagri. 

"Mudah-mudahan tidak ada lagi evaluasi terhadap besarannya," tukasnya.