Temui Massa Aksi, DPRD Banten Janji Kawal Perbaikan Jalan Rusak dan Program Bang Andra di Lebak

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Muhammad Nizar, menemui massa aksi dari warga Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, Kamis (9/10/2025).

Pantauan di lokasi, massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan “Program Bang Andra untuk Kolega Politik, Tidak untuk Kebutuhan Publik” dan sejumlah tuntutan lainnya.

Dalam aksi tersebut, warga meminta adanya perbaikan jalan rusak yang diduga akibat pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang dan aktivitas perkebunan sawit.

Baca juga: Warga Cileles Lebak Geruduk DPRD Banten, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Gegara Tol Serang–Panimbang

“Terkait pembangunan jalan tol, kalau perlu kami dari Komisi IV turun ke sana, melakukan pengawasan dan mencari langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Nizar di hadapan massa aksi.

Selain itu, terkait program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Nizar menjelaskan bahwa program tersebut memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Tentu semua ini ada mekanismenya. Nanti boleh juga ditembuskan ke DPRD agar kami bisa menyampaikan usulan untuk jalan-jalan program Bang Andra. Segera akan kami teruskan ke Kadis PU (Lebak),” ucapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Banten itu menambahkan, agar program Bang Andra pada tahun 2026 bisa menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah Kabupaten Lebak.

“Tahun ini tidak mungkin, karena anggarannya harus disusun terlebih dahulu. Nanti tahun 2026 akan kami usulkan agar bisa dibangun. Kita akan tetapkan titik-titik mana saja yang menjadi prioritas,” jelas Nizar.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hendri, mengatakan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Jalan Tol Serang–Panimbang telah berdampak terhadap mata pencaharian warga.

“Hasil pertanian, sawah, dan perkebunan masyarakat Cileles kini terdampak akibat jalan tol. Saat musim hujan, aliran air yang biasanya lancar kini terhambat, sehingga air menggenangi sawah dan membuat petani gagal panen,” ujarnya.

“Masyarakat desa juga masih kesulitan menuju pasar, sekolah, dan puskesmas. Lantas, ke mana kebijakan Gubernur Banten saat ini dengan berbagai program yang dulu dikampanyekan? Apakah program Bang Andra hanya untuk kolega politik saja, bukan untuk kepentingan publik?” tambahnya.

Hendri juga menyinggung keberadaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Kecamatan Cileles yang dinilai menghambat pembangunan daerah.

“Padahal jika dilihat dari sisi regulasi, HGU PTPN di Cileles sudah habis dan tidak lagi beroperasi. Namun pihak perkebunan tidak bertanggung jawab terhadap akses infrastruktur yang sering digunakan masyarakat untuk beraktivitas,” ungkapnya.