PLN Jadi BUMN Pertama yang Aktif Melawan Korupsi, Dapat Rompi Biru dari KPK

TRIBUNBANTEN.COM - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyematkan rompi biru kepada manajemen PLN, Selasa (31/5/2022).

Rompi biru dari KPK itu sebagai simbolis komitmen antikorupsi PLN, yaitu "Anti Pakai Rompi Oranye".

Rompi oranye adalah yang biasa diberikan KPK terhadap tersangka korupsi.

Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardian, mengatakan PLN adalah BUMN pertama di dunia usaha yang aktif melawan korupsi.

Baca juga: Promo Super Everyday dari PLN: Penyambungan Baru Khusus Pemilik Mobil Listrik, Hanya Rp 850.000

"Melakukan berbagai terobosan dalam pencegahan korupsi bersama KPK," ujarnya.

Wawan berharap, dengan langkah PLN ini bisa mendorong para pelaku dunia usaha, khususnya perusahaan BUMN lainnya, untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas.

Selain itu, juga untuk mendorong terbangunnya kesadaran dan perilaku antikorupsi pada ekosistem dunia usaha.

“Kami berharap komitmen direksi dan pegawai dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik terus berjalan,” katanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN sangat bangga bisa berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi.

Apalagi selama ini kolaborasi PLN dengan KPK sudah terjalin baik, khususnya dalam mengamankan aset PLN.

"Ini adalah tonggak sejarah kolaborasi PLN dengan KPK, di mana ini menjadi semakin kokoh. Ini juga bentuk pengejawantahan komitmen kami untuk mencegah terjadinya korupsi," ucap Darmawan.

Baca juga: PLN Cetak Kinerja Keuangan Terbaik Sepanjang Sejarah, Berkat Transformasi Layanan kepada Pelanggan

Dia merinci, dari 97 ribu persil aset tanah yang berdiri infrastruktur kelistrikan PLN, baru 27 persen yang tersertifikasi pada 2017.

Saat ini PLN menggandeng KPK untuk bisa menata dan tercatat sudah 70 persen aset tersertifikasi dan akan terus meningkat hingga 2024.

"Bayangkan kalau tiba tiba ada tanah yang kena gusur padahal di situ berdiri gardu induk. Tentu ini akan jadi masalah di suplai kelistrikan. Semula semua berbelit, banyak aset yang tidak tertata. Saat ini berkat dukungan dari KPK, kita bisa menata dan mengamankan aset-aset ini," ujar Darmawan.

Menurut dia, untuk melakukan pencegahan, selain membutuhkan komitmen, diperlukan juga perbaikan tata kelola.

Baca juga: Selama 5 Hari, PLN UID Banten Gelar Pelatihan Teknisi Pemeliharaan PLTD di Pulau Tunda

Tata kelola yang tadinya berbelit dan kompleks dengan arahan KPK berhasil diringkas dan disederhanakan.

"Dalam tata kelola yang berbelit, yang kompleks disitulah muncul ruang penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi. Yang tadinya remang-remang menjadi terang benderang," ucap Darmawan.

Dari sisi pelayanan pelanggan, PLN juga melakukan transformasi guna mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan layanan ke pelanggan. Saat ini semua proses transaksi kelistrikan, jawaban dari keluhan warga tentang kelistrikan dilakukan secara digital dan transparan.

Sebagai contoh, PLN telah menghadirkan, aplikasi PLN Mobile yang terintegrasi dengan Virtual Command Centre (VCC) dan Yantek Optimization.

Baca juga: PLN Tingkatkan Pasokan Listrik Kawasan Bisnis Jakarta, Bangun Gardu Induk Digital Teknologi Terbaru

Semua keluhan masyarakat bisa tertangani dengan cepat dan transparan.

Misalnya, masyarakat mau pasang baru atau tambah daya, sudah bisa dilakukan langsung di dalam PLN Mobile.

Rincian biaya, simulasi bahkan sampai ke pembayaran sudah dilakukan secara online dan transparan. Jadi mencegah adanya pungutan liar atau gratifikasi kepada pegawai PLN," ujar Darmawan.

Di jajaran manajemen PLN, seluruh jajaran direksi dan level manajemen sudah menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sejak 2018 sampai sekarang, tingkat kepatuhan LHKPN sudah mencapai 100 persen.

PLN juga terus meningkatkan capacity building pegawai.

Baca juga: Penjualan Listrik PLN Capai 88.803 Gwh Tumbuh 8,62 Persen, Ini Wilayah Paling Tinggi Penjualannya

Melalui program ini, di PLN sudah ada 30 jajaran manajemen atas mendapat sertifikasi ahli pembangun integritas KPK dan sudah ada enam orang penyuluh antikorupsi.

Sudah lebih dari 10 ribu pegawai PLN ikut sertifikasi e-learning KPK.

Tahun ini harapannya agar seluruh 45 ribu pegawai PLN dapat mengikuti e-learning KPK.

"Pencegahan korupsi ini tidak mudah, ini membutuhkan perubahan cara berpikir, kultur, cara kerja, membangun sistem digital dan sebagainya," kata Darmawan.

Untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, PLN juga telah menerapkan SNI ISO 37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penerapan ini berpegang teguh kepada pedoman Good Corporate Governance (GCG), board manual dan prinsip 4 No’s ( No Bribery, No Kick back, No Gift, dan No Luxurious Hospitality).