Breaking News:

Pembahasan RKUHP Dinilai Tak Transparan, BEM UI Ultimatum Jokowi & DPR, Ancam Bikin Demo Lebih Besar

Pembahasan RKUHP Dinilai Tak Transparan, BEM UI Ultimatum Jokowi & DPR, Ancam Bikin Demo Lebih Besar

Editor: Ahmad Haris
Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI: Aksi demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022). 

TRIBUNBANTEN.COM - Koordinator Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Indonesia ( BEM UI) Melki Sedek Huang mengatakan, pihaknya akan melakukan unjuk rasa untuk memprotes pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Menurut Meslki, RKUHP itu dinilai tidak transparan, serta sejumlah pasal bermasalah di dalamnya.

Dalam tuntutannya pada aksi hari ini, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat, serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik.

Mesli menuturkan, BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP.

Baca juga: Draft RUU KUHP: Pidana Penjara untuk Penghina Presiden di Media Sosial

Terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial.

"Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019," kata Melki, Selasa (21/6/2022) hari ini.

Pada September 2019, barisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RKUHP yang dinilai tak transparan dan banyak pasal bermasalah di dalamnya.

Aksi demonstrasi yang sempat berujung ricuh saat itu berhasil membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang.

Jokowi juga saat itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RKUHP.

DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RKUHP itu.

Belakangan, pembahasan RKUHP kembali dilakukan melalui rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022.

Namun, BEM UI mempertanyakan draf terbaru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik.

"Hingga kini, masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draf terbaru RKUHP."

"Padahal, terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial," kata Melki.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved