MUI Dukung Anies Baswedan Cabut Izin Seluruh Outlet Holywings di Jakarta: Melukai Umat Beragama

MUI mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut izin usaha dan menutup 12 outlet Holywings di DKI Jakarta.

Editor: Glery Lazuardi
TribunJakarta.com/Annas Furqon Hakim
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut izin usaha dan menutup 12 outlet Holywings di DKI Jakarta. 

TRIBUNBANTEN.COM - Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mencabut izin usaha dan menutup 12 outlet Holywings di DKI Jakarta.

Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, kebijakan mencabut izin usaha dan menutup 12 outlet Holywings itu sudah tepat dan sesuai aturan.

"Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Bukan Karena Kasus Penistaan Agama, Ini Alasan Anies Baswedan Cabut Izin Usaha 12 Outlet Holywings

Dia menilai mencabut izin usaha dan menutup 12 outlet Holywings itu sudah tepat karena Holywings menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Padahal, kata dia, izin usaha pendirian Holywings bukan untuk menjual minuman beralkohol.

Selain itu, dia menyinggung promosi minuman keras gratis untuk Muhammad dan Maria, yang dinilai telah melukai umat beragama, khususnya umat Islam.

Sebab, pemberian alkohol gratis bagi mereka yang bernama Muhammad dinilai merendahkan Nabi Muhammad.

"Memberi hadiah sebotol alkohol kepada orang yang bernama Muhammad jelas-jelas bukan tidak mereka sadari. Saya yakin dan percaya tidak ada di antara mereka yang tak tahu dengan Nabi Muhammad sebagai ikutan dan suri tauladan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia," jelasnya.

Atas dasar itu, dia heran, mengapa Holywings mengkhususkan promosi itu kepada masyarakat yang bernama Muhammad. Sementara ada jutaan nama lain yang bisa menjadi sasaran promosi.

"Ini jelas-jelas sangat tendensius dan punya niat buruk. Itu sangat berbahaya karena sudah bisa dipastikan akan bisa memantik kemarahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dantentu jelas-jelas tidak kita inginkan," tambahnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved