Breaking News:

Kemensos Cabut Izin PUB ACT: Pakai Dana Umat untuk Operasional hingga 13,7 %

Kementerian Sosial mencabut izin PUB Yayasan ACT. Upaya pencabutan izin itu dilakukan karena ACT menggunakan dana 13,7% untuk kegiatan operasional

Editor: Glery Lazuardi
Act.id
Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022, dicabut. Upaya pencabutan izin PUB itu dilakukan terkait dugaan pelanggaran peraturan pihak Yayasan ACT. 

TRIBUNBANTEN.COM - Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT)'>Aksi Cepat Tanggap ( ACT) Tahun 2022, dicabut.

Upaya pencabutan izin PUB itu dilakukan terkait dugaan pelanggaran peraturan pihak Yayasan ACT.

Keputusan itu dibuat oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Sosial Ad Interim.

Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, 5 Juli 2022.

Muhadjir Effendy menggantikan Tri Rismaharini yang sedang menunaikan ibadah haji sejak Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Isu Tilep Dana Umat Berdampak di Daerah, ACT Regional Banten Mengaku Kaget, Banyak Donatur Mundur!

Disebutkan, pelanggaran ACT salah satunya terkait pengambilan donasi sebesar 13,7 persen yang
dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan".

Muhadjir Effendy mengatakan alasan mencabut izin atas pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial

"Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Muhadjir ditemui di Kantor Kemensos, pada Selasa (5/7/2022).

Selain itu, pemerintah juga akan menyisir kembali izin yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga pengumpul sumbangan usai menemukan kejanggalan yang dilakukan ACT.

Dia menambahkan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat.

"Dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali," tambahnya.

Baca juga: PPATK, Bareskrim Polri, BNPT hingga Densus 88 Bergerak Bidik Dugaan ACT Tilep Dana Umat

Diketahui, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan menggunakan rata-rata 13,7 % dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

Namun, angka 13,7 % tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 % .

"Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," demikian keterangan Kemensos.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved