KEJAM! Pasukan Ukraina Jadikan Panti Jompo Tameng saat Hadapi Rusia, Puluhan Lansia Tewas

Tidak ada pernyataan yang menyebutkan atau mengakui apakah tentara Ukraina memasuki atau berada di panti jompo tersebut sebelum pertempuran dimulai.

Pemerintah daerah Luhansk, yang dipimpin Haidai, tidak menanggapi permintaan komentar.

Kantor kejaksaan Ukraina mengatakan kepada AP pada hari Jumat bahwa divisi Luhansk terus menyelidiki "penembakan tanpa pandang bulu dan pemindahan paksa orang" dari panti jompo.

Sekitar 50 pasien tewas dalam serangan itu, kata kantor itu, lebih sedikit dari yang dinyatakan pada Maret.

Kantor kejaksaan tidak secara langsung menanggapi laporan PBB, tetapi mengatakan juga sedang menyelidiki apakah pasukan Ukraina berada di rumah tersebut.

Separatis yang didukung Moskow memerangi pasukan Ukraina selama delapan tahun di jantung industri timur yang sebagian besar berbahasa Rusia, Donbas, yang mencakup wilayah Luhansk dan Donetsk.

Mereka mendeklarasikan dua republik "rakyat" yang independen, yang diakui oleh Rusia tepat sebelum perang dimulai.

Viktoria Serdyukova, komisaris hak asasi manusia untuk pemerintah separatis Luhansk, mengatakan dalam sebuah pernyataan 23 Maret bahwa pasukan Ukraina bertanggung jawab atas korban di panti jompo.

Penduduk disandera oleh "militan" Ukraina dan banyak dari mereka "dibakar hidup-hidup" dalam kebakaran yang dimulai oleh Ukraina saat mereka mundur, katanya.

Laporan PBB memeriksa pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional yang terjadi di Ukraina sejak Rusia menginvasi pada 24 Februari.

Serangan Stara Krasnyanka hanya terdiri dari dua paragraf dalam laporan setebal 38 halaman.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Salat Idul Adha 1443 H di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Besok Pagi

Meskipun singkat, bagian singkat ini adalah pemeriksaan paling rinci dan independen dari insiden yang telah dipublikasikan.

Bagian Stara Krasnyanka didasarkan pada laporan saksi mata staf yang selamat dari serangan dan informasi yang diberikan oleh kerabat penduduk, menurut seorang pejabat PBB yang tidak berwenang untuk berbicara di depan umum dan berbicara dengan syarat anonim.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia masih bekerja untuk mendokumentasikan sepenuhnya kasus tersebut, kata pejabat itu.

Di antara pertanyaan yang tersisa adalah berapa banyak orang yang terbunuh dan siapa mereka.