Efisien Bisnis Sekitar Rp 1 Triliun Tapi Tetap Jaga Keandalan Listrik, PLN Diapresiasi BPK

TRIBUNBANTEN.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi PLN yang sudah melakukan efisiensi.

Untuk itu, BPK juga memberi catatan kepada PLN untuk mendorong efisiensi berkelanjutan.

Pimpinan VII BPK Hendra Susanto mengatakan sepanjang 2021, PLN melakukan efisiensi bisnis dengan menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik dengan tetap menjaga keandalannya.

Hasil pemeriksaan BPK atas subsidi listrik dapat diefisienkan dari Rp 58,88 triliun menjadi audited sebesar Rp 57,87 triliun.

Baca juga: Berkolaborasi dengan ATPM Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik, Dirut PLN: Kita Punya Mimpi Sama

Berdasarkan perhitungan subsidi listrik, BPP 2021 sebesar Rp 1.393,8 per kWh atau turun 0,46 persen dibandingkan 2020, yaitu RP 1.400,2 per kWh.

Hendra berharap dengan inovasi dan ide kreatif dari manajemen, Direksi, dan Komisaris agar efisiensi bisa diperbesar persentasenya.

"Pemanfaatan kompor induksi mudah-mudahan bisa menjadi strategi positif untuk PLN ke depan,” ujar nya secara langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Hendra mengatakan itu dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2021 dari BPK.

BPK menyimpulkan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan perhitungan subsidi listrik tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan PLN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Amien Sunaryadi juga mengapresiasi dukungan yang diberikan BPK kepada PLN.

Menurutnya, PLN mendapatkan banyak manfaat dari proses audit yang dilakukan BPK.

"Dari pengalaman dan saya pelajari, yang akan menerima manfaat paling besar dari pekerjaan audit adalah auditee sendiri," ujarnya.

Baca juga: Banyak Pengemudi Ojol Pakai Motor Listrik, PLN Siap Tambah SBPKLU, Ganti Baterai tak Sampai 5 Menit

Menurut dia, sebagaimana dokter yang memeriksa kesehatan, yang menerima manfaat paling besar adalah pasien.

"Teman-teman PLN jangan ragu untuk memberikan data, penjelasan, dan menjawab pertanyaan dari auditor BPK,” ucap Amien.

Dia memastikan seluruh rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh BPK nantinya akan diselesaikan dengan baik.

Darmawan mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus mendukung PLN dalam menjalankan tugas menghadirkan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Dirut PLN Rasakan Sendiri Hematnya Mobil Listrik, Hanya Butuh Rp 3.750 Tempuh Jarak 10 Km

“Yang kami rasakan adalah resonansi dari batin yang paling dalam bahwa BPK dengan PLN sama-sama ingin membangun PLN yang lebih kokoh dan kuat. Bukan saja saat ini tetapi jauh ke depan. Dalam hal ini bisa berkolaborasi bersama-sama untuk tujuan yang mulia,” ujarnya.

Dia juga meminta seluruh jajarannya untuk dapat terbuka dengan BPK agar tantangan yang ada di masa datang dapat diselesaikan.

Selain itu, Darmawan meminta dukungan kepada BPK untuk memberikan masukan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada tersebut.

Ke depan, dengan beroperasinya pembangkit-pembangkit listrik baru, PLN menghadapi tantangan untuk menyelesaikan masalah over supply yang diakibatkan pertumbuhan ekonomi.

Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 membuat konsumsi listrik tidak sesuai prediksi.

Menurut Darmawan, ada yang namanya elasticity of demand, korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan demand listrik.

Baca juga: Dua SPKLU PLN Diresmikan di Kantor Pusat BNI, Bisa Isi Daya Kendaraan Listrik Buatan Eropa & Amerika

"Jadi elasticity of demand berdasarkan historis waktu itu adalah 1,3 persen. Jadi kalau 1 persen pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan demand listrik adalah 1,3 persen,” ucap Darmawan.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diprediksi sekitar 6 persen, sementara pertumbuhan demand diprediksi di saat itu adalah 8,7 persen.

Adapun realisasi pertumbuhan demand listrik tidak sampai 5 persen.

“Inilah yang menjadi tantangan bahwa kondisi over supply ini disebabkan pada 2015 ada perancangan prediksi yang sangat tinggi berbasis pada data-data historical yang ternyata realisasinya terjadi adanya disparitas,” ujar Darmawan.

Tantangan saat ini adalah pembangkit-pembangkit listrik swasta yang sudah terkontrak menggunakan sistem take or pay sehingga, listrik tersebut harus diserap.