Tenaga Honorer Di Banten Bakal Gelar Aksi, Pj Gubernur Banten : Saya Selalu Katakan Sabar
Sejumlah tenaga honorer di Banten dikabarkan akan menggelar aksi pada tanggal 15 Agustus 2022 mendatang.
Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Abdul Rosid
lihat foto
Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Sejumlah tenaga honorer di Banten dikabarkan akan menggelar aksi pada tanggal 15 Agustus 2022 mendatang.
Aksi tersebut untuk meminta kejelasan nasib tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten yang akan dilakukan penghapusan pada tahun 2023 mendatang.
Mereka menganggap bahwa Pemprov Banten belum memberikan kepastian atas aspirasi yang telah mereka sampaikan.
Baca juga: Hasil Uji Lab Warga Cilegon yang Diduga Suspek Cacar Monyet, Dinkes Banten: Kurang dari Seminggu
Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan bahwa pihaknya selalu meminta agar para tenaga honorer di Banten tetap bersabar.
"Saya selalu katakan bersabar, kita kondisinya seperti ini. Kita sedang konsentrasi untuk mencari solusi terbaik," ujarnya kepada awak media saat di DPRD Banten, Kamis (11/8/2022).
Sebab menurut Al Muktabar, mengenai isu tenaga honorer itu bukan hanya dirasakan di Banten saja.
Melainkan dirasakan juga di sejumlah provinsi di Indonesia.
"Jadi saya berharap betul untuk bisa menyikapi keadaan ini, saya terus berusaha untuk mencari solusi atas itu," ungkapnya.
Disampaikan Al Muktabar, untuk formulasi itu sendiri pihaknya menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.
Sebab untuk bisa mendapatkan langkah-langkah secara teknis, kata dia, perlu adanya arahan dari Pemerintah Pusat.
"Karena ini kan soal kepegawaian, kepegawaian seperti kita ketahui bersama, formasi pengangkatan itu hal-hal yang diatur dalam kebijakan nasional," terangnya.
Baca juga: Honorer Dihapus 2023, Pemprov Banten Larang OPD Rekrut Tenaga Honorer Baru
Sementara kewenangan daerah, kata dia, hanya mengatur beberapa hal tertentu saja.
Saat ditanya mengenai kepastian, apakah mereka bisa diberikan kesempatan untuk bisa masuk formasi PNS atau PPPK.
"Itu yang sedang diformulakan aturannya, bagaimana aturannya nanti. Yang jelas selama ini semua masih berjalan normal, belum ada yang melakukan tindakan teknis secara administratif," katanya.
"Kan semua sudah berjalan normal, saya pikir itu hal yang harus kita jaga bersama, karena itu berlaku untuk semua bukan di Pemprov Banten saja," ungkapnya.
