BREAKING NEWS! Besok Ribuan Guru Honorer Madrasah Swasta di Banten akan Demo di Istana Presiden

Ringkasan Berita:

• Ribuan guru honorer madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Presiden, Kamis (30/10/2025).
• Peserta aksi berasal dari berbagai provinsi, seperti Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi, hingga Papua.
• Guru madrasah swasta menilai aturan tersebut diskriminatif karena mereka juga berperan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Ribuan guru honorer madrasah swasta dari seluruh Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Presiden, Kamis (30/10/2025).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Aksi Nasional Guru Madrasah, Fahru Rizal.

“Kami dari guru-guru madrasah swasta tingkat nasional akan melakukan aksi demonstrasi besok di Istana Presiden,” ujar Fahru kepada TribunBanten.com saat ditemui di Pandeglang, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Proyek PSEL Batal, Pemkot Tangsel Siapkan Pembebasan Lahan Baru di TPA Cipeucang

Fahru menyebutkan, peserta aksi berasal dari berbagai daerah, seperti Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi, hingga Papua.

“Dari Pandeglang sendiri, ada sekitar 1.000 guru yang akan berangkat, dengan menggunakan 15 bus dan 50 mobil pribadi,” ungkapnya.

Rombongan massa aksi dari Pandeglang dijadwalkan berangkat pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB, langsung menuju Masjid Istiqlal Jakarta.

“Secara keseluruhan dari Banten akan berangkat sekitar 40 sampai 50 bus, ditambah mobil pribadi. Jika digabungkan, totalnya sekitar 3.000 orang,” jelasnya.

Fahru menjelaskan, aksi tersebut digelar untuk menuntut revisi Undang-Undang ASN yang membatasi peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hanya bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah.

“Kami keberatan dengan aturan itu. Guru madrasah swasta juga memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Menurutnya, banyak guru madrasah swasta yang telah mengabdi puluhan tahun namun hingga kini belum mendapat kejelasan status.

“Banyak guru yang sudah mengajar 25, 30, bahkan 35 tahun, tapi statusnya masih tidak jelas. Saya sendiri sudah mengajar sejak 2005 dan belum mendapatkan kepastian,” tuturnya.

Fahru berharap aksi tersebut dapat menyuarakan aspirasi agar pemerintah memberikan kesetaraan dan pengakuan bagi guru madrasah swasta.

“Kami menuntut agar tidak ada lagi diskriminasi dalam pengangkatan ASN P3K, dan pemerintah melaksanakan amanat konstitusi sesuai harapan para guru madrasah swasta,” pungkasnya.