Breaking News:

4.769 Data Pegawai Honorer di Banten Belum Terimport ke BKN, Berikut Penjelasan BKD

Pemerintah Provinsi Banten telah selesai mendata para pegawai non ASN atau honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Ahmad Tajudin/TribunBanten.com
Ilustrasi pegawai honorer. Pemerintah Provinsi Banten telah selesai mendata para pegawai non ASN atau honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 

Laporan Wartawan Tribun Banten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Pemerintah Provinsi Banten telah selesai mendata para pegawai non ASN atau honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Kini, Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) Provinsi Banten sedang menguji publik hasil pendataan itu.

Dari 16.789 data yang terverifikasi, hanya ada 12.020 Non ASN yang berhasil diimport di BKN Pusat. Artinya, sebanyak 4.769 Non ASN lainnya, belum terimport.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Banten 6 Oktober 2022: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah

Bagaimana nasib para Non ASN yang belum terimport di BKN tersebut?

Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman mengatakan pihaknya masih mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat.

"Ada kriteria-kriteria, nanti dalam perjalanannya ada petunjuk lain dari pusat misalkan kriteria ini dimungkinkan masuk akan kita upload ulang yang sisa-sisa tersebut," ujarnya saat di KP3B, Kota Serang, Rabu (5/10/2022).

Baca juga: HUT Banten ke 22, Pemprov Gelar Bazar Pasar Murah, Kadisperindag: Kendalikan Inflasi 

Tentunya yang akan diupload, kata dia, harus sesuai dengan ketentuan pusat.

Hal itu dikarenakan untuk pendataannya sudah melalui sistem dari BKN.

"Seumpamanya kita akan masukan kriteria pengemudi, sementara di sistemnya ngga ada pengemudi, kan dia nolak sendiri," katanya.

Kecuali ada regulasi terkait formasi tersebut dibuka oleh pemerintah pusat.

Maka pihaknya akan mengupload dokumen para Non ASN yang masuk dalam kriteria.

Meski para Non ASN tersebut tidak terimport dalam sistem BKN.

Baca juga: Tiket Terintegrasi Destinasi Wisata di Banten Sudah Diuji Coba Pandeglang dan Lebak  

Aan menegaskan bahwa hingga saat ini mereka masih tetap bekerja di lingkungan Provinsi Banten

"Satu hal yang pasti saat ini mereka masih tetap bekerja, di Provinsi Banten," ujarnya.

"Karena pendataan itu sifatnya bukan berarti yang sudah masuk itu lantas diangkat jadi PPPK atau CPNS tentu tidak. Tapi lebih ke pendataan," sambungnya.

Baca juga: BKD Provinsi Banten Lakukan Uji Publik Data Non ASN, Cek Namamu Sekarang  

Aan menerangkan tujuan dari pendataan itu dilakukan yaitu untuk merumuskan kebijakan terkait PPPK.

"Pusat ingin mengetahui ada berapa sih jumlahnya, mereka diberi kedisplinannya apa, tugasnya apa, hal itu lah," terangnya.

Sumber: Tribun Banten
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved