Ribuan Tenaga Honorer Banten Tak Lolos Verifikasi Data BKN, FPNPB Gelar Aksi Solidaritas di KP3B

Menurut Taufik, para tenaga honorer saat ini sedang meratapi nasibnya.

Baca juga: Cerita Guru Honorer di Bengkulu, 32 Tahun Ngabdi Baru Diangkat PPPK Jelang Pensiun: Gaji Rp 1,9 Juta

Mereka digaji melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) buka dari hasil biaya outsourcing.

"Makanya bertolak belakang dengan isi surat edaran dari Kemenpan RB," kata Taufik.

Padahal dalam surat edaran Kemenpan RB, lanjut Taufik, yang seharusnya tidak masuk pendataan adalah mereka yang digaji oleh pihak ketiga atau outsourcing.

Akan tetapi, ketika melihat hasil pendataan yang diumumkan oleh BKN.

Data tersebut dilihat dari jenis pekerjaannya, bukan dari sumber anggaran.

"Padahal amanat dari SK itu untuk yang digaji apbd itu wajib didata. Tapi nyatanya hanya karena jabatan mereka dikecualikan mereka tidak masuk dalam pendataan," ungkapnya.

Sedangkan pendataan honorer, kata Taufik, batas akhirnya hanya sampai tanggal 22 Oktober 2022.

Sehingga masih ada waktu dua hari lagi, agar Pemprov Banten bisa memberikan kepastian untuk para honorer.

Saat disinggung mengenai kebijakan terkait honorer itu leading sektornya adalah pemerintah pusat.

Menurut Taufik, pihaknya tentu memandang bahwa itu adalah kewenangan pemerintah pusat.

Namun dirinya meminta agar pihak pemprov Banten bisa mengupayakan untuk nasib para honorer di Banten.

"Iya memang ini kebijakan pusat, tapi pada dasarnya kalau dari Pemprov jeli dalam kepegawaian. Saya rasa hal ini tidak terjadi, karena untuk jabatan seperti hal yang disebutkan tadi semestinya bisa disiasati oleh tim administrasi," Ungkapnya.

Baca juga: Kursi Anggota DPRD Banten Berpeluang Bertambah Jadi 100 di Pileg 2024, Golkar: Ini Peluang

Diketahui dalam aksi damai tersebut, para tenaga honorer juga menyuarakan sejumlah tuntutan.

Dalam aksinya ada dua tuntutan yang mereka sampaikan di antaranya.