Upah Minimum Naik 10 Persen per 2023, Berapa UMP dan UMK Buruh di Banten? Berikut Penjelasannya
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023 di Banten diperkirakan akan naik lebih tinggi.
Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin
TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2023 di Banten diperkirakan akan naik lebih tinggi.
Hal itu diungkap oleh Karna selaku Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten.
Karna menuturkan bahwa para gubernur beserta para bupati dan walikota telah melakukan rapat koordinasi secara virtual.
Baca juga: Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2023 di Banten, Penghitungan Upah Minimum Gunakan Formula Baru
Dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah.
"Iya, dimungkinkan (UMP dan UMK Tahun 2023,-red) naik lebih tinggi dari formula sebelumnya," ujar Karna saat ditemui di kantornya, Jumat (18/11/2022).
Karna menyampaikan bahwa dalam penetapan UMP dan UMK Tahun 2023.
Pemerintah pusat akan menggunakan formula yang berbeda dari penetapan UMP dan UMK sebelumnya.
Jika sebelumnya penetapan UMP dan UMK menggunakan formula PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
"Yang semula upah minimum yang akan datang itu sama dengan upah minimun tahun ini ditambah inflasi atau laju pertumbuhan ekonomi. Jadi diambil mana angka yang tertinggi," kata dia.
Apabila penetapan UMP menggunakan formula PP 36 Tahun 2021.
Maka UMP di Banten akan menentukan nilai tertinggi yaitu dari nilai inflasi.
Jika dilihat dari angka inflasi, kata dia, maka UMP di Banten akan mengalami kenaikan sekitar 5,11 persen atau naik sekitar Rp 127.000 dari UMP Tahun 2022.
Namun penetapan untuk UMP dan UMK Tahun 2023 ini, kata dia, pemerintah pusat akan menggunakan formula perubahan.
Di mana sebelumnya ditetapkan menggunakan formula alternatif, sekarang menjadi akumulatif.
Baca juga: Upah Minimum 2023 Naik Maksimal 10 Persen, Ida Fauziyah: PP Nomor 36 Tak Jadi Acuan Penghitungan