Jumlah Dapil dan Kursi DPRD Banten di Pemilu 2024 Bertambah, Partai Gerindra Susun Strategi

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Jumlah daerah pemilihan (dapil) dan kursi untuk DPRD Provinsi Banten untuk Pemilu 2024.

Untuk diketahui, jumlah dapil di Provinsi Banten bertambah dari 10 menjadi 12 dapil, sedangkan yang sebelumnya 85 kini bertambah menjadi 100 kursi.

Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni menyampaikan bahwa dalam hal ini, pihaknya sedang menyusun strategi untuk pemenangan pada Pemilu 2024.

Baca juga: Jumlah Dapil di Provinsi Banten Bertambah, Kursi DPRD Naik Jadi 100, Ini Rinciannya

"Strategi pasti menyesuaikan. Karena terkait dengan 12 dapil, kalau kemarin kan ada 10 dapil. Terus kemarin ada 85 kursi, artinya bakal caleg kami juga harus 100 orang otomatis," ujarnya saat di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (13/12/2022).

Menurut Andra, berkaitan dengan adanya kenaikan jumlah dapil dan kursi pada Pemilu 2024 mendatang.

Dirinya meyakini bahwa semua partai politik di Banten sudah pasti akan mengantisipasi.

Baca juga: Tok, KPU Resmi Tetapkan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

"(Gerindra,-red) saat ini masih bertahap, kami masih penguatan struktur, internal hingga ke tingkat tps," katanya.

"Kemudian banyak kerja politik yang kami lakukan dan mengikuti tahapan pemilu," sambungnya.

Diakuinya, pada tahapan sebelumnya partai Gerindra telah lolos pada tahapan administrasi.

Di mana sarat partai politik yang memang saat ini memiliki kursi di parlemen ditingkat pusat.

Secara otomatis, kata dia, akan lolos menjadi peserta pemilu apabila sudah lolos tahapan verifikasi administrasi.

"Karena memang kan peserta pemilu baru akan diumumkan, sementara saat ini belum diumumkan," katanya.

Baca juga: Pendaftaran PPS Pemilu 2024 di Banten Segera Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

Oleh karenanya, dirinya belum bisa menyampaikan secara detail bagaimana strategi Gerindra untuk menghadapi pemilu 2024.

Namun pihaknya terus melakukan penguatan struktur internal, hingga melaksanakan sejumlah kerja politik dan tentunya tetap mengikuti tahapan pemilu.