Dinilai Bisa Kurangi Tindak Pidana Korupsi, Menko Luhut Dorong Pemda Gunakan E-Katalog

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong pemerintah daerah, untuk menggunakan e-katalog.

Menurutnya, penggunaan e-katalog itu sangat efisiensi dan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

"Saya kira bapak ibu wali kota, bupati dan gubernur sudah paham betapa pentingnya e-katalog," ujarnya saat menghadiri acara Kick-Off Meeting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2023, Kota Serang, pada Jumat (10/2/2023).

Disampaikan Luhut, pembelanjaan pemerintah dengan menggunakan e-katalog pada tahun lalu.

Dari Rp 1,200 triliun, lebih dari Rp 400 triliunnya sudah buatan dalam negeri.

"Dan itu dampaknya 2,6 juta lapangan kerja yang tercipta," terangnya.

Luhut menilai, dengan melakukan pembelanjaan melalui e-katalog, hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut.

Bahkan pertumbuhan ekonomi di Banten yang mencapai 5,08 persen, kata dia, bisa jadi merupakan salah satu dampak dari penggunaan e-katalog.

Sehingga dirinya mengimbau kepada bupati/walikota dan gubernur, untuk ramai-ramai mendorong program pemerintah.

Dengan menggelorakan gerakan nasional, bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia.

Tahun ini, kata Luhut, pemerintah pusat sudah mulai mensosialisasikan agar pemerintahan dilakukan berbasis elektronik, salah satunya pembelanjaan menggunakan e-katalog.

"Tujuannya semua membuat efisiensi, mengurangi korupsi," katanya.

Diakuinya, Pemerintah Pusat sangat keras untuk melakukan pembenahan dan membangun sistem.

Sehingga dalam pemerintahan ini, kata dia, bisa semakin mengurangi kasus tindak pidana korupsi.

"Karena pada dasarnya saya ingatkan, manusia itu punya sifat baik punya sifat tidak baik," katanya.

"Makanya ada agama, ada peraturan perundang-undangan, nah sekarang ada teknologi," sambungnya.

Luhut berharap, dengan adanya sistem berbasis teknologi ini, seperti pembelanjaan melalalui sistem e-katalog.

Semuanya dilakukan berbasis teknologi, dan tidak ada lagi pertemuan.

"Sehingga dengan demikian terjadi efisiensi, terjadi pencipta lapangan kerja juga akan mengurangi korupsi, dan ini kalau kita bangun sistem ini baik saya kira akan membuat Indonesia akan lebih baik dalam dua tahun ke depan," ungkapnya.