Optimasi Kontrak IPP hingga Rp 47,05 Triliun, Dirut: PLN tak Hanya Survive, Tapi Juga Tumbuh Positif

TRIBUNBANTEN.COM - Pada 2022, langkah cerdas berhasil mengoptimasi kontrak suplai listrik dan menekan beban Take or Pay (TOP) hingga Rp 47,05 triliun.

Langkah PLN mengoptimasi kontrak suplai listrik dengan Independent Power Producer (IPP) mampu meningkatkan efisiensi selama pandemi Covid-19.

Komisi VI DPR RI pun mengapresiasi langkah PLN dalam menekan beban TOP.

Baca juga: Diskon Sambung Listrik Baru PLN Hanya Bayar Rp 210.500 hingga Desember 2024, Ini Syaratnya

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan apresiasi upaya PLN yang mampu mengoptimasi kontrak ini.

Hal ini menjadi perhatian Komisi VI agar tak menjadi beban bagi PLN karena kondisi penurunan konsumsi listrik terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

"Ini apresiasi saya kepada Pak Darmo dan tentu saja seluruh jajaran PLN. Renegosiasi TOP bisa dilakukan bahkan mencapai Rp 47 triliun," ujar Gde dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/2/2023).

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Haeron, juga mengapresiasi capaian PLN.

Dia menilai, era rezim TOP mestinya disudahi saja karena menjadi beban PLN ke depannya.

Komisi VI mendukung untuk PLN memiliki kontrak, baik pengadaan maupun kontrak jual beli listrik yang lebih fleksibel.

"Era TOP untuk energi yang basisnya memang bisa dikurangi. Untuk gas memang agak sulit ya, tapi kalau batu bara bisa di-manage, pembakarannya bisa disiasati. Jadi bisnis lebih fair, dan ini menguntungkan bagi PLN," katanya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di tengah kondisi pandemi Covid-19, PLN menghadapi tantangan oversupply.

Baca juga: Dirut PLN Ungkap Manfaat Mobil Listrik, Bisa Tempuh 10 Kilometer Hanya dengan Rp 2.500

Untuk memitigasi adanya beban TOP, PLN melakukan optimasi kontrak, khususnya dengan IPP.

"Di tengah kondisi oversupply, kami secara mandiri bernegosiasi dengan IPP untuk memundurkan COD-nya supaya otidak semakin parah," ucap Darmawan.

PLN pun berhasil memperjuangkan cost saving hingga Rp 47 triliun dari konsultasi bersama dengan 17 IPP secara mandiri untuk mencari titik temu solusi.

Sampai dengan akhir 2021, konsultasi bersama dengan IPP telah berhasil menekan TOP sebesar Rp 37,21 triliun.