Rincian Harta Kekayaan Rp 397 Puan Maharani, Ketua DPR RI yang Dibuat Jadi Meme Berbadan Tikus

Usut punya usut harta kekayaan Puan Maharani bernailai fantastis yakni sebesar Rp 397 Miliar

|
Penulis: Siti Nurul Hamidah | Editor: Siti Nurul Hamidah
Dok/DPR RI
Usut punya usut harta kekayaan Puan Maharani bernailai fantastis yakni sebesar Rp 397 Miliar 

31. Tanah Seluas 8330 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 170.000.000

32. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 70.000.000

33. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 70.000.000

34. Tanah Seluas 620 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 8.750.000.000

35. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 2.350.000.000

36. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 1.600.000.000

37. Tanah Seluas 1294 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 82.816.000

38. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 21.120.000

39. Tanah Seluas 434 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 27.776.000

40. Tanah Seluas 3635 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 231.680.000

41. Tanah Seluas 1095 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 70.080.000

42. Tanah Seluas 2050 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 134.080.000

43. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 31.360.000

44. Tanah Seluas 4400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 273.280.000

45. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 26.000.000

46. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 50.000.000

47. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 26.000.000

48. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 54.000.000

49. Tanah Seluas 2100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 268.800.000

50. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 325.924.000

51. Tanah Seluas 3505 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 224.320.000

52. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/208 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 4.150.000.000

53. Bangunan Seluas 24.3 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 541.568.800

54. Bangunan Seluas 24.3 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 541.568.800

55. Bangunan Seluas 24.3 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 541.568.800

56. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 4.081.770.000

57. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 2.040.885.000

58. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 2.040.885.000

59. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 2.040.885.000

60. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 2.040.885.000

61. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 833.361.375

62. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 833.361.375

63. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.530.663.750

64. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.530.663.750

65. Tanah Seluas 6600 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 165.000.000

66. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 16.500.000

67. Tanah Seluas 5170 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 129.250.000

68. Tanah Seluas 5860 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 146.500.000

69. Tanah Seluas 6300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 157.500.000

70. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/284 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp 19.500.000.000

71. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 600.000.000

72. Tanah dan Bangunan Seluas 4982 m2/4982 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 26.400.000.000

73. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp 3.825.000.000

74. Tanah Seluas 2300 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp 1.150.000.000

75. Tanah Seluas 1290 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI Rp 477.300.000

76. Tanah Seluas 4590 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 229.500.000

77. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

78. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp 23.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.530.000.000

1. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp 400.000.000

3. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp 120.000.000

4. MOBIL, VW KARMAN GHIA SEDAN Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp 65.000.000

5. MOBIL, DAIHATSU TARUNA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp 130.000.000

6. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp 85.000.000

7. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp 80.000.000

8. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp 150.000.000

9. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp 150.000.000

10. MOBIL, MERCEDES BENZ 280 CE Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 5.000.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp 208.207.260.702

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 73.509.101.832

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp 438.141.535.434

III. HUTANG Rp 40.571.898.846

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 397.569.636.588.

.

Kata BEM UI Soal Meme Puan Maharani

Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, mengatakan meme Puan Maharani yang viral adalah sebagai bentuk kekecewaan pihaknya karena Perppu Cipta Kerja kini sudah disahkan menjadi UU.

"Kami tidak butuh dewan perampok rakyat," tulis BEM UI di laman resmi TikTok mereka.

Melki Sedek Huang mengatakan unggahan tersebut merupakan bentuk kemarahan pihaknya terhadap DPR RI saat ini.

"Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi dewan perampok, penindas, ataupun pengkhianat rakyat," kata Melki kepada wartawan, Kamis.

Lantaran, Melki menyebut Perppu Cipta kerja merupakan produk inkonstitusional.

Terlebih lagi, isi dari Perppu Cipta Kerja tersebut banyak merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai isi hati rakyat.

"DPR harusnya menuruti putusan MK (Mahkamah Konstitusi) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna."

"Bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi (Joko Widodo) dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi," ujarnya.

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved