Hasil Temuan BPK: Kelebihan Bayar pada Realisasi Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD dan Setda Banten

Laporan Wartawan TribunBanten.com Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA SERANG - Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit, mengatakan BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan uang di lingkungan Provinsi Banten.

Pemerintah Provinsi Banten memang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun BPK menemukan beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti.

"Pertama pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
belum memadai," katanya saat di DPRD Banten, Selasa (11/4/2023).

Temuan itu didapat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun 2022.

Ahmadi Noor Supit menyerahkan LHP kepada Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

Menurut dia, kelemahan dalam sistem pengendalian intern berdampak pada terjadinya kecurangan dalam penerimaan pajak daerah yang telah mendapatkan putusan pengadilan.

Diketahui persoalan ini didapati paska adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten.

Di mana akibat permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 4,83 miliar.

Baca juga: Jadi yang Pertama Sampaikan LKPD 2022 ke BPK Banten, Kabupaten Serang Fokus Kualitas Anggaran 2023

Selain itu, terdapat juga uang sitaan sebesar 5,98 miliar yang berpotensi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya permasalahan terhadap realisasi belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan.

"Permasalah tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp 1,21 miliar," ungkapnya.

Selain pada perjalanan dinas, kelebihan bayar juga terdapat pada belanja jasa konsultansi pengawasan dan perencanaan pada lima Perangkat Daerah tidak sesuai ketentuan.

Dalam permasalah tersebut, kata dia, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 1,48 miliar.

Kemudian kelebihan bayar juga terdapat pada pelaksanaan 42 paket pekerjaan pembangunan/peningkatan kualitas prasarana sarana Utilitas dan Umum Permukiman tidak sesuai spesifikasi kontrak.