Banten Tempati Posisi Pertama Tingkat Pengangguran Terbuka, DPRD Bakal Panggil Disnakertrans

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putera, menilai Pemerintah Provinsi Banten gagal menangani pengangguran.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
Tribun Pontianak
Ilustrasi pengangguran. Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putera, menilai Pemerintah Provinsi Banten gagal menangani pengangguran. Menurut dia, Komisi V DPRD Banten akan mengadakan rapat bersama untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. 

Sehingga dengan adanya persoalan itu, kata dia, hal ini akan dijadikan sebagai bahan pemicu untuk mengevaluasi program.

Baca juga: Banten Urutan Pertama Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, 486 Ribu Orang Tak Punya Kerja

Bahkan dede juga mengaku kaget, terkejut dan marah, ternyata Banten yang dianggap penganggurannya menurun, pertumbuhan ekonomi yang membaik, investasi yang besar.

"Ternyata tidak menghilangkan predikat pengangguran tertinggi di Banten," ujarnya.

Selain itu, kata dia, bisa jadi karena ada persoalan terhadap investasi yang ada di Banten.

Misalnya investasi yang ada di Banten apakah investasi padat modal atau padat karya.

"Kalau padat modal kan kebutuhan tenaga kerjanya sedikit, investasi dalam jumlah besar tapi terlihat sedikit, jadi ini problem-tablem ini akan coba kita simpulkan problemnya di mana," ungkapnya.

Setelah mengetahui persoalannya, kata Dede Rohana, pihaknya akan mengusulkan untuk membuat program kerja.

Supaya bisa membedah masalah-masalah yang membuat angka pengangguran di Provinsi Banten tertinggi secara nasional.

"Nanti segera kita jadwalkan rapat dengan dinas terkait untuk membahas angka pengangguran yang cukup tinggi ini," tukasnya.

 

Sumber: Tribun Banten
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved