Menko PMK Nilai Al Zaytun Bukan Sekadar Ponpes tapi Komune, Sistem Mirip Negara: Patuh pada Pimpinan

TRIBUNBANTEN.COM - Menko PMK Muhadjir Effendi menilai Al Zaytun bukan hanya sekedar pondok pesantren, tetapi juga sebuah komune atau mirip negara.

 Menurut Muhadjir, komune yang sistemnya mirip negara ini memiliki struktur hierarki dan regulasi.

"Dari sisi pendidikan, karena itu ponpes, walaupun penilaian saya sementara Al Zaytun ini bukan hanya sebagai ponpes sudah merupakan komune."

"Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yg sudah mirip negara, di sana sudah ada struktur hierarki, ada regulasi." 

"Regulasi itu sudah di bikin sedemikian rupa yg lebih mengedepankan kepatuhan kepada pimpinan, bahkan kepatuhan tanpa server itu ciri-ciri komune," kata Muhadjir, Rabu (28/6/2023) dikutip dari wartakotalive.com.

Baca juga: Ponpes Al-Zaytun Buka Pendaftaran Santri Baru di Tengah Dugaan Aliran Sesat, yang Daftar Ribuan

Muhadjir mencontohkan komune di sejumlah negara, di antaranya Amerika dan Jepang.

Ia pun berharap komune di Indonesia tidak berbahaya seperti di luar negeri. 

Pihaknya menyebut akan terus berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk mengusut polemik Ponpes Al Zaytun.

Muhadjir mengatakan, banyak santri yang perlu diselamatkan. 

"Disana banyak santri, banyak siswa yang harus selamatkan masa depan pendidikannya," katanya.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Agama perihal nasib pendidikan para santri tersebut.

Kendati demikian, Muhadjir menyebut masih akan menunggu proses hukum yang tengah bergulir. 

"Karena itu Al Zaytun akan kita lihat akan seperti apa. Tapi yang jelas nasib dari para santri akan diselamatkan terutama masa depan studinya," ujarnya.

Baca juga: Istana Dituding Jadi Beking Ponpes Al Zaytun, Jokowi Membantah, Minta Publik Tunggu Hasil Pendalaman

Seperti diketahui pemerintah pusat  melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengambil alih proses penyelesaian masalah Ponpes Al Zaytun.

Keputusan tersebut diambil setelah Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, diundang dalam rapat terbatas oleh Mahfud MD.