Presiden Jokowi Kaji Penghapusan PPDB Jalur Zonasi Dihapus, Ini Respon Kemdikbud

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Jokowi tengah mengkaji penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

Penghapusan PPDB jalur zonasi diduga lantaran timbul masalah setiap tahunnya.

Presiden Jokowi belum menjelaskan secara detail mengenai rencana penghapusan PPDB jalur zonasi.

Baca juga: Kronologi Penipuan Berkedok Loloskan Siswa PPDB SMA Negeri Banten, Korban Sempat Sekolah 1 Semester

Jokowi baru menyatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terkait PPDB sistem zonasi sebelum mengambil keputusan mengenai itu.

"Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu plus-minusnya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan sistem zonasi pada PPDB menimbulkan persoalan di banyak daerah.

Muzani mengusulkan kepada pemerintah agar PPDB sistem zonasi diubah.

Baca juga: Presiden Jokowi Soal Pengurangan Hukuman Ferdy Sambo cs: Kita Harus Hormati

Usul tersebut, dia sampaikan ketika bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, pada Rabu (9/8/2023).

Muzani menyebut, Jokowi mempertimbangkan usul tersebut.

"Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, (tapi) maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," ujar Muzani.

Terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) buka suara.

Menurut Plt. Kepala BKHM Kemendikbud Ristek Anang Ristanto, Kemendikbud telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB.

"Saat ini, Kemendikbud telah membentuk Satgas yang bertugas khusus untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB di daerah, itu demi meningkatkan pelaksanaan PPDB di masa yang akan datang,” ujar Plt Kepala BKHM Kemendikbudristek, Anang Ristanto saat dihubungi media, Kamis (10/8/2023).

Dia mengatakan, Kemendikbud selalu terbuka dan menerima semua masukan serta saran terkait kebijakan yang telah dikeluarkan, termasuk pelaksanaan PPDB ini.

Dia menegaskan, semua masukan dan saran akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, sehingga ada perbaikan pelaksanaan PPDB di seluruh Indonesia.

"Kemendikbud selalu terbuka untuk menerima semua masukan dan saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing," kata Anang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com