Bappeda Banten Sebut Progam yang Dikawal Kejati Bukan Proyek Strategis Daerah

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Kepala Bappeda Provinsi Banten, Mahdani menyebut program yang dikawal Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten tak perlu menggunakan kajian.

Sebab, kata Mahdani, program tersebut bukan proyek strategis daerah (PSD) melainkan hanya program prioritas.

"Itu bukan strategis daerah, yang pernah kita lihat proyek prioritas daerah," kata Mahdani kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Pemprov Banten Akui Proyek Strategis Daerah Miliknya Tanpa Feasibility Study

Diketahui, sejumlah proyek di enam organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dikawal oleh tim pengawalan dan pengamanan (Walpam) Kejati Banten.

Proyek-proyek tersebut salah satunya adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten.

Kejati Banten melakukan Walpam berdasarkan surat keputusan (SK) permohonan yang dibuat Pj Gubernur Banten yang dikeluarkan pada 16 Juli 2023.

Dalam pedoman Jaksa agung Nomor 5 tahun 2023 tentang pengamanan pembangunan strategis (PPS) proyek yang bisa mendapat Walpam adalah PSD. Sedangkan proyek prioritas tidak diperkenankan.

Meski demikian, Mahdani menilai bahwa proyek di enam OPD tersebut perlu mendapat pengawalan dari Kejati Banten agar tidak terhambat.

Baca juga: Kejati Banten Tegur Sejumlah OPD Pemegang Proyek Strategis Daerah Gegara Lambat Pelaksanaan

"Gak ada aturan baku ini kendala lapangan saja. Misal pembebasan lahan karena nanti akibatnya kalau tidak terlaksana menjadi masalah," jelasnya.

Menurut Mahdani, Bappeda Banten tidak dilibatkan dalam penetapan proyek prioritas daerah tersebut.

"Itu mah langsung OPD dengan pimpinan (gubernur). Karena proyeknya masing masing dari OPD," pungkasnya.